Polri Tunggu Komnas HAM Serahkan Laporan Resmi Kasus Penembakan Laskar FPI

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kadivhumas Polri Irjen Pol Argo Yuwono (kanan) didampingi Karopenmas Brigjen Pol Rusdi Hartono (kiri) memberikan keterangan pers terkait kasus parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya  di kantor Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Jumat 1 Januari 2021. Bareskrim Polri menangkap dua pelaku pembuat parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya berinisial MDF (16) yang ditangkap di Cianjur, Jawa Barat dan pelaku lainnya NJ (11) diamankan oleh PDRM di Sabah, Malaysia. ANTARA FOTO/ Reno Esnir

    Kadivhumas Polri Irjen Pol Argo Yuwono (kanan) didampingi Karopenmas Brigjen Pol Rusdi Hartono (kiri) memberikan keterangan pers terkait kasus parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya di kantor Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Jumat 1 Januari 2021. Bareskrim Polri menangkap dua pelaku pembuat parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya berinisial MDF (16) yang ditangkap di Cianjur, Jawa Barat dan pelaku lainnya NJ (11) diamankan oleh PDRM di Sabah, Malaysia. ANTARA FOTO/ Reno Esnir

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian RI masih menunggu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyerahkan surat resmi yang berisi temuan dan rekomendasi terkait kasus penembakan enam anggota Front Pembela Islam (FPI).

    "Tentunya akan kami pelajari rekomendasi maupun surat itu yang masuk ke Polri," ucap Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono melalui konferensi pers daring pada Jumat, 8 Januari 2021.

    Argo menjelaskan, temuan dan rekomendasi Komnas HAM itu bakal menjadi acuan untuk menyelidiki lebih lanjut. "Ya, Polri akan menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan atau pemeriksaan lebih lanjut," kata dia.

    Hari ini, 8 Januari, Komnas HAM memaparkan hasil akhir temuan mereka terhadap insiden tewasnya enam anggota laskar FPI itu. Salah satu hasil akhir kesimpulan, Komnas HAM menyebut insiden ini merupakan peristiwa saling serempet antar mobil dan saling serang antara FPI dengan petugas kepolisian.

    ADVERTISEMENT

    Dari salah satu penelusuran, Komnas HAM menemukan beberapa barang bukti seperti selongsong peluru dan pecahan bagian mobil. Kemudian, berdasarkan hasil uji balistik, ada dua selongsong peluru yang diduga merupakan senjata rakitan milik anggota FPI. Selain itu, ada juga tiga selongsong peluru yang diduga milik anggota polisi.

    Argo mengatakan, temuan Komnas HAM tersebut memaparkan secara jelas bahwa FPI membawa senjata yang dilarang oleh Undang-Undang.

    "Kemudian, menurut Komnas HAM penembakan yang dilakukan oleh Polri dilakukan oleh petugas lapangan dan tanpa perintah atasan sehingga Komnas HAM merekomendasikan dibawa ke peradilan pidana sesuai UU No. 39, bukan ke Pengadilan HAM menurut UU No. 26," kata Argo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Potongan Janggal Hukuman Djoko Tjandra, Komisi Yudisial akan Ikut Turun Tangan

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra atas kasus suap status red notice. Sejumlah kontroversi mewarnai putusan itu.