Ini Aturan Teknis Soal Kebiri Kimia untuk Pelaku Kekerasan Seksual

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivis saat meletakkan sepatu dalam aksi diam 500 langkah awal sahkan RUU PKS di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 25 November 2020. Dalam aksi tersebut mereka menyusun Sebanyak 500 lebih pasang sepatu sebagai bentuk simbolisasi dukungan untuk mendorong DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). TEMPO/M Taufan Rengganis

    Aktivis saat meletakkan sepatu dalam aksi diam 500 langkah awal sahkan RUU PKS di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 25 November 2020. Dalam aksi tersebut mereka menyusun Sebanyak 500 lebih pasang sepatu sebagai bentuk simbolisasi dukungan untuk mendorong DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 pada 7 Desember 2020. Beleid tersebut mengatur mengenai tata cara kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

    Khusus untuk kebiri kimia, aturan ini menjelaskan lebih mendetail. Pasal 1 Ayat 2 aturan ini menyebutkan, kebiri adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain. Kebiri diberikan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

    “Sehingga menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggunya atau hilangnya fungsi reproduksi dan/atau korban meninggal dunia untuk menekan hasrat seksual berlebih yang disertai rehabilitasi,” seperti dikutip dari salinan aturan itu pada Ahad, 3 Januari 2020.

    Lebih lanjut aturan menjelaskan bahwa kebiri kimia, atau pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi dikenakan kepada pelaku sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Eksekusi putusan dilakukan oleh jaksa yang berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Sosial. Hukuman kebiri kimia tak dapat dilakukan kepada pelaku yang masih anak-anak.

    ADVERTISEMENT

    Selanjutnya pada Pasal 5 menyebutkan bahwa kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun. Tindakan kebiri kimia harus dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi. Sebelum dikebiri, pelaku harus melalui penilaian klinis, kesimpulan, hingga akhirnya hukuman dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 6.

    Pada Pasal 9 disebutkan bahwa hukuman kebiri kimia dilakukan setelah pelaku menjalani masa pidana pokok. Setelah dilakukan, jaksa juga harus memberitahu pihak keluarga korban bahwa hukuman tersebut telah dilaksanakan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Terlalu Cepat Makan, Bisa Berbahaya

    PPKM level4 mulai diberlakukan. Pemerintah memberikan kelonggaran untuk Makan di tempat selama 20 menit.