TEMPO.CO, Jakarta - Setara Institute menilai Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas harus mendorong pencabutan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang Ahmadiyah. Menurut Setara, SKB tersebut kerap menjadi alasan kelompok masyarakat dalam melakukan persekusi.
“Salah satu yang sering memicu adalah SKB Tiga Menteri soal Ahmadiyah, SKB itu harus dicabut,” kata Direktur Riset Setara Institute Halili Hasan dihubungi, Jumat, 25 Desember 2020.
SKB Tiga Menteri yang dimaksud Halili itu berjudul Perintah terhadap Penganut dan Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang dibuat pada 2008. SKB itu terdiri enam poin, salah satunya memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam pada umumnya.
Menurut Halili, dalam mengatasi persoalan Ahmadiyah Menteri Agama tak perlu masuk dalam persoalan perbedaan kepercayaan antara kelompok tersebut dengan aliran utama Islam di Indonesia. Menurut dia, pemerintah cukup mengatasi praktik diskriminasi dan intoleransi terhadap Ahmadiyah. Salah satu caranya, kata dia, adalah dengan mencabut SKB tersebut.
“Hal pertama yang harus digunakan adalah pendekatan negara, bahwa mereka itu adalah warga negara apapun keyakinan mereka, mereka harus dijamin hak-haknya,” kata Halili.
Sebelumnya, Mentera Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan ingin mengafirmasi hak beragama kelompok Ahmadiyah dan Syiah. Yaqut mengatakan akan melindungi mereka sebagai warga negara.
