Pemutakhiran Data Kemiskinan Nasional Ditargetkan Mulai Tahun Depan

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri PMK Muhadjir Effendy memberikan kata sambutan pada Malam Syukuran dan Apresiasi Tim Kemanusiaan Pelepasan WNI dari Wuhan dengan Masyarakat Natuna  di Gedung Sri Serindid, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu, 15 Februari 2020. Dalam acara tersebut sejumlah masyarakat Natuna menyampaikan permintaan kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi.  ANTARA/Muhammad Adimaja

    Menteri PMK Muhadjir Effendy memberikan kata sambutan pada Malam Syukuran dan Apresiasi Tim Kemanusiaan Pelepasan WNI dari Wuhan dengan Masyarakat Natuna di Gedung Sri Serindid, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu, 15 Februari 2020. Dalam acara tersebut sejumlah masyarakat Natuna menyampaikan permintaan kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi. ANTARA/Muhammad Adimaja

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan akan segera memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Langkah ini diambil dalam rangka upaya penanganan kemiskinan.

    "Perlu diperhatikan betul, untuk DTKS ini pemerintah memiliki target akan melakukan pemutakhiran skala besar pada tahun 2021," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dalam keterangan tertulis, Senin, 14 Desember 2020.

    Muhadjir mengatakan pemutakhiran akan melibatkan semua kementerian/lembaga termasuk yang ada di bawah Kemenko PMK. Selain itu, ia juga mengatakan pemerintah daerah juga memiliki peran yang sangat penting dan diharapkan dapat ikut terlibat.

    Periode akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 merupakan masa pencapaian angka kemiskinan terendah bagi Indonesia. Namun seiring terjadinya pandemi Covid-19, persentase penduduk miskin pada Maret 2020 kembali naik menjadi 9,78 persen atau meningkat 0,37 persen dari Maret tahun lalu.

    Muhadjir mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Tanah Air. Di antaranya melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dipastikan masih akan berlanjut di awal 2021.

    Meski begitu, menurut dia, salah satu kunci terpenting dalam upaya penanganan kemiskinan ialah terkait DTKS yang up to date. DTKS digadang merupakan sumber data dalam penanggulangan kemiskinan yang berisi profil lengkap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Ia menyebut salah satu provinsi dengan angka kemiskinan di bawah level nasional, yaitu Provinsi Riau dengan jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 6,8 persen atau 483.390 jiwa. Sementara untuk perbaikan DTKS-nya dari 12 kabupaten/kota masih ada 5 kabupaten/kota dengan persentase masih 0 persen. Meskipun demikian, untuk Kabupaten Indragiri Hulu sudah memiliki capaian perbaikan DTKS mencapai 79,3 persen.

    “Saya senang angka kemiskinan di Provinsi Riau relatif jauh di bawah rata-rata nasional. Ini patut kita apresiasi dan untuk Kabupaten Indragiri tentu ini bisa menjadi contoh bagi kabupaten/kota yang lain dalam hal pemutakhiran DTKS,” ucap Muhadjir.

    Lebih lanjut, Muhadjir mengungkap masih terdapat banyak tantangan untuk mengatasi kemiskinan di Bumi Pertiwi. Mengingat luasnya wilayah serta beragam kondisi sosial budaya dan karakteristik di tiap-tiap daerah baik di kota maupun di desa dengan kondisi geografis yang berbeda-beda.

    Oleh karena itu, menurutnya, penting untuk tiap-tiap daerah dapat mengenali dinamika kemiskinan yang ada di wilayahnya. Termasuk dalam menghadapi tantangan perkembangan ekonomi digital yang menjadi buah simalakama, khususnya bagi masyarakat yang hidup di desa ataupun pedalaman.

    “Literasi digital harus kita perluas agar pemerataan ekonomi bisa menjangkau seluruh wilayah. Ke depan kita harapkan tidak ada lagi masyarakat miskin yang sulit mengakses peluang ekonomi yang sejatinya sudah diberikan oleh pemerintah melalui bantuan sosial ataupun bantuan lainnya dalam mengembangkan perekonomian mereka,” kata Muhadjir.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.