Perludem Minta Pemerintah Terbuka Jika Ada Klaster Pilkada 2020

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, meminta pemerintah terbuka jika muncul klaster Pilkada 2020.

"Pemerintah kalau memang mendapati data ada peningkatan, sikap terbuka jauh lebih baik," kata Titi dalam diskusi Perspektif Indonesia, Sabtu, 12 Desember 2020.

Titi menilai, dengan keterbukaan, masyarakat akan belajar bahwa risiko penularan Covid-19 itu ada, nyata, dan semakin mendekat. Jika ada pengumuman oleh pemerintah terkait peningkatan kasus nantinya, Titi meminta agar tidak dianggap sebagai rongrongan.

Menurut dia, pemerintah perlu menyiapkan antisipasi risiko terburuk, termasuk jika ada penambahan kasus akibat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. "Dan jangan dianggap sebagai kegagalan di tengah capaian yang sudah dianggap mampu diraih Indonesia pada 9 Desember kemarin," kata dia.

Titi juga meminta KPU bekerja sama dengan Satgas Penanganan Covid-19 untuk memberikan perlindungan kepada para petugas KPPS yang punya risiko tinggi setelah mereka bertugas.

Pasalnya, KPU hanya menyiapkan skema rapid test untuk petugas sebelum melakukan pemungutan suara. Sedangkan, mereka tetap memiliki risiko terpapar Covid-19 karena harus mendatangi pemilih yang berada di ruang isolasi.