TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Imparsial Al-Araf meminta pemerintah mengevaluasi Satuan Tugas atau Satgas Tinombala yang sudah berjalan sejak 2016 di Poso, Sulawesi Tengah. Masa tugas Satgas ini akan rampung pada akhir Desember 2020.
"Operasi keamanan yang dilakukan harus lebih terencana dan terukur sehingga menghasilkan kerja yang efektif untuk mengatasi itu," kata Al Araf saat dihubungi Tempo, Rabu, 2 Desember 2020.
Baca Juga:
Belum ada kejelasan terkait nasib Satgas Tinombala ke depan. Saat ini Satgas masih memburu Ali Kalora, pentolan Mujahidin Indonesia Timur (MIT), yang disebut sebagai dalang pembantaian di Sigi, Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu.
Al-Araf mengatakan realitas kekerasan dan pembunuhan terhadap warga sipil di Sulawesi Tengah memang sesuatu masalah serius. Terlebih wilayah itu pernah mengalami konflik identitas di masa lalu.
Operasi Tinombala yang berjalan sudah menghasilkan hal positif seperti penangkapan Santoso, pimpinan dari MIT. Namun, ia melihat Satgas ini masih menyisakan masalah karena ada kelompok dan pelaku kekerasan yang belum ditangkap.
"Untuk mengefektifkan kerja Satgas, pemerintah dan DPR perlu mengevaluasi terlebih dahulu hambatan, kelemahan dan masalah operasi selama ini di sana karena apa," kata Al-Araf.
Selama ini, faktor geografis paling umum disebut menjadi kendala pemberantasan tuntas jaringan MIT di sana. Namun Al-Araf melihat tak ada strategi yang lebih efektif yang dibuat untuk mengatasi masalah tersebut.
Presiden Joko Widodo, kata dia, tidak cukup hanya memerintahkan untuk operasi lagi. Langkah evaluasi terlebih dahulu untuk memetakan masalah. Setelah itu, baru pilihan strategi dan langkah yang lebih efektif bisa dirumuskan.
"Penting dihindari operasi yang berlarut larut dan tidak ada jangka waktunya dan tidak menghasilkan hasil efektif dengan tidak dapat menangkap mereka," kata dia.
Di tengah perburuan Ali Kalora saat ini, Al-Araf mengatakan evaluasi bisa berjalan secara beriringan dengan operasi.
"Di saat yang sama (dengan operasi) Presiden dan DPR bisa mengundang Kapolri dan Panglima TNI untuk evaluasi dan memetakan masalah dan hambatan di sana apa," kata Al Araf.
