TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Tama Langkun, mengatakan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, merupakan tamparan bagi Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Edhy sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap izin usaha oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Ini juga menjadi kritik bagi Presiden Jokowi,” kata Tama dalam webinar bersama Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI), Senin, 30 November 2020.
Tama mengatakan Jokowi harus memperbaiki tata-kelola Kementerian Kelautan dan Perikanan setelah kejadian penangkapan Edhy Prabowo. Dalam menentukan menteri selanjutnya, Jokowi pun diminta berhati-hati dan mempertimbangkan dengan cermat nama yang akan ditunjuk.
Menurut Tama, Jokowi semestinya melihat rekam jejak nama-nama yang akan ditugasi sebagai Menteri KKP. Selain itu, integritas, independensi, dan kompetensi menjadi hal yang penting yang harus dimiliki calon pemimpin di Kementerian.
“Karena yang diganti ini korupsi, ada aspek-aspek yang mesti diperhatikan,” katanya.
Ia berharap menteri selanjutnya tidak hanya memiliki semangat yang kuat terhadap anti-rasuah, tapi juga berpihak terhadap isu-isu kelautan dan perikanan. “Semoga ada partisipasi Presiden untuk mengawal perbaikan yang terjadi di KKP,” katanya.
Edhy Prabowo telah mengundurkan diri sebagai Menteri KKP setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu, 25 November. Jokowi pun menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri KKP ad Interim. Penugasan ini berlaku hingga ditetapkannya Pelaksana Harian Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Keputusan Presiden.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
