TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut pemerintah harus tetap mempercepat reformasi birokrasi dan struktural di tengah wabah Covid-19 ini. Pandemi yang melanda saat ini, lanjut dia, harus menjadi momentum perubahan fundamental dari cara-cara biasa menjadi cara-cara luar biasa.
"Reformasi struktural sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Regulasi yang rumit dan menghambat kreativitas kerja harus dipangkas dan disederhanakan. Kelembagaan pemerintahan yang gemuk, tumpang tindih, dan tidak efisien harus segera diintegrasikan," ujar Jokowi dalam sambutannya di acara peringatan HUT ke-49 Korpri sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada Ahad, 29 November 2020.
"Jenjang eselonisasi yang panjang harus dapat dipangkas untuk mempercepat pengambilan keputusan," lanjut Jokowi.
SOP yang panjang dan kaku, ujar Jokowi, harus dapat diringkas dan lebih fleksibel serta berorientasi pada hasil. Konsekuensinya, kompetensi SDM aparatur sipil negara harus menyesuaikan.
Selain itu, Presiden melanjutkan, aparatur sipil negara juga harus tetap menjalankan tugas kebangsaan. Keberadaan ASN di seluruh wilayah Indonesia sampai ke pelosok perbatasan negara dan pelosok desa merupakan simpul pemersatu bangsa yang selalu mengamankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, setia menjaga dan tunduk pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, terus menjaga nilai-nilai bhinneka tunggal ika, serta menjaga nilai-nilai toleransi dan kerukunan.
"Keberadaan ASN di seluruh wilayah Indonesia juga harus bekerja untuk memotori pembangunan di seluruh pelosok Indonesia, menyampaikan prioritas program pembangunan nasional kepada masyarakat, aktif dalam pendidikan masyarakat, memberikan teladan dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjadi motor pembangunan dan perubahan, terutama untuk masyarakat di daerah-daerah pinggiran dan terpencil,"tuturnya.
DEWI NURITA
