TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) mengalokasikan Rp 5,793 triliun dana dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membantu sektor pendidikan keagamaan.
"Besar sekali anggaran itu dan kami manfaatkan sangat baik," kata Menteri Agama Fachrul Razi saat menyampaikan keterangan pers perkembangan pemulihan ekonomi di Kantor Presiden, Rabu, 25 November 2020.
Baca Juga:
Rincian alokasinya adalah subsidi penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di madrasah; subsidi kuota internet untuk mahasiswa, bantuan operasional untuk pendidikan keagamaan Islam, pondok pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliyah, dan lembaga pendidikan Alquran bantuan daring untuk pondok pesantren; dan bantuan untuk guru Raudhatul Athfal (RA), madrasah dan guru pendidikan agama Islam.
Kementerian Agama juga mendapat sebagian alokasi dari anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). BA BUN bermanfaat untuk Bantuan Operasional Pendidikan, antara lain untuk menambah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan beberapa dialokasikan untuk optimalisasi belanja barang keperluan pendidikan.
Rincian alokasi anggaran untuk bantuan internet bagi mahasiswa, guru dan dosen, untuk pendidikan Islam Rp 1.156.213.455.000 dengan penerima sebanyak 9.958.011 siswa madrasah.
Selanjutnya, sebesar Rp 987.740.505.000 diberikan pada 1.123.153 mahasiswa, sementara masih ada alokasi bantuan lagi sebesar Rp 168.472.950.000.
"Alhamdulillah, dananya sudah turun dan akan segera disalurkan dan saya yakin itu bisa membantu mahasiswa, murid dan guru," kata Fachrul.
Alokasi bantuan tidak hanya untuk pendidikan Islam saja, tapi juga pendidikan agama Kristen yang ditangani Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Kristen. Alokasi bantuan mencapai Rp 3 miliar untuk 200 perguruan tinggi keagamaan Kristen swasta (PTKKS).
Sedangkan alokasi bantuan untuk Ditjen Bimas Budha mencapai Rp 316.200.000 yang diberikan pada 1.581 penerima terdiri dari 1.442 mahasiswa dan 139 dosen.
"Jadi bantuan ini tidak hanya untuk murid atau mahasiswa. Tetapi, juga untuk guru dan dosen," ungkap Fachrul
Selanjutnya, untuk Ditjen Bimas Hindu Kemenag mendapat alokasi sebesar Rp 1.645.800.000 untuk guru pratama widya pasraman, adiwidya pasraman, madyama widya pasraman, utama widya pasraman, dan pendidikan tinggi keagamaan Hindu.
Masih ada bantuan paket data internet untuk penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi guru agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu di sekolah masing-masing.
Kemenag juga telah menerbitkan petunjuk melalui Keputusan Menteri Agama No. 0715 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Kuota Data Internet.
Bantuan tersebut, menurut Fachrul, diberikan sejak awal pandemi agar para pendidik dapat mengajar dengan baik di masa pandemi.
"Swasta tidak mendapat perhatian lebih dibandingkan (madrasah) dengan yang negeri. Tetapi, selama (pandemi) COVID-19 kami sama ratakan, semua mendapat bantuan yang sama. Sehingga, mereka bisa melakukan tugasnya dengan baik," kata Fachrur.
Bantuan untuk madrasah yang berjumlah 83 ribu misalnya, 95 persennya adalah swasta.
ANTARA
