Polri Imbau Warga Papua Tak Rayakan HUT OPM

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah warga Papua melakukan tarian adat suku Kamoro saat acara syukuran HUT ke-63 Kopassus di Cijantung, Jakarta,29 April 2015. Syukuran dan silaturahmi tersebut dihadiri para purnawirawan Kopassus, tokoh eks Gerakan Aceh Merdeka, Organisasi Papua Merdeka, dan para tokoh Timor-timur. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Sejumlah warga Papua melakukan tarian adat suku Kamoro saat acara syukuran HUT ke-63 Kopassus di Cijantung, Jakarta,29 April 2015. Syukuran dan silaturahmi tersebut dihadiri para purnawirawan Kopassus, tokoh eks Gerakan Aceh Merdeka, Organisasi Papua Merdeka, dan para tokoh Timor-timur. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Markas Besar Kepolisian RI mengimbau masyarakat Papua untuk tak merayakan Hari Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang jatuh pada 1 Desember.

    Polri bersama TNI akan melaksanakan patroli besar menjelang tanggal perayaan OPM tersebut. "Untuk mengantisipasi, mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono di Jakarta Selatan, pada Senin, 23 November 2020.

    Selain itu, Polri juga melakukan pertemuan bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, beserta masyarakat agar tak melaksanakan acara hari jadi Organisasi Papua Merdeka. "Melaksanakan kehidupan sehari-hari di bawah naungan NKRI dan berharap tidak ada yang berusaha melaksanakan acara memperingati 1 Desember," ucap Awi.

    Menurut Awi, OPM merupakan organisasi inkonstitusional dan selalu berupaya memisahkan diri dari Indonesia.

    "Rekan-rekan di Papua, diharapkan tidak menggelar HUT itu. Polri dan TNI akan terus melakukan patroli besar-besaran agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban di sana," kata Awi.

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Makan di Warteg saat PPKM Level 4 dan 3 di Jawa - Bali

    Pemerintah membuat aturan yang terkesan lucu pada penerapan PPKM Level 4 dan 3 soal makan di warteg. Mendagri Tito Karnavian ikut memberikan pendapat.