37 RUU Masuk Prolegnas 2021, Ada RUU PKS, Minuman Beralkohol, dan BPIP

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah aktivis membentangkan poster saat menggelar aksi Selasa-an kedua di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2020. Aksi yang digelar setiap hari Selasa tersebut merupakan bentuk penolakan dikeluarkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Sejumlah aktivis membentangkan poster saat menggelar aksi Selasa-an kedua di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2020. Aksi yang digelar setiap hari Selasa tersebut merupakan bentuk penolakan dikeluarkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengatakan sudah menginventarisir sebanyak 37 Rancangan Undang-undang (RUU) yang bakal masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

    Di  antaranya, ada RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang telah diusulkan diubah judulnya menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) serta RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol).

    "Total ada 37 RUU yang dipaparkan tim ahli dan Raker keputusan RUU mana saja yang masuk Prolegnas prioritas dilakukan besok," kata Willy kepada wartawan, Selasa, 17 November 2020.

    Willy menegaskan, 37 RUU tersebut belum final masuk daftar Prolegnas Prioritas 2021. Keputusan baru akan dilakukan dalam sidang yang akan digelar esok hari.

    Willy membeberkan sebanyak 37 RUU tersebut berasal dari tiga usulan yang berbeda yakni 27 usulan DPR, sembilan usulan pemerintah dan satu usulan DPD.

    Berikut daftarnya;

    Usulan DPR RI

    1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, usulan Komisi I DPR

    2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, usulan Komisi II DPR RI

    3. RUU tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, usulan Komisi III DPR RI

    4. RUU tentang Jabatan Hakim, usulan Komisi III DPR RI

    5. RUU tentang perubahan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, usulan Komisi IV DPR RI

    6. RUU tentang Perubahan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, usulan Komisi V DPR RI

    7. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, usulan Komisi VI DPR RI

    8. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, usulan Komisi VII DPR RI

    9. RUU tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, usulan Komisi VIII DPR RI

    10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, usulan Komisi VIII DPR RI

    11. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, usulan Komisi IX DPR RI

    12. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, usulan Komisi X DPR RI

    13. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, usulan Komisi XI DPR RI

    14. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, usulan Baleg DPR RI

    15. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP (Judul RUU berubah dari awalnya RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila), usulan Baleg DPR RI

    16. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, usulan Baleg DPR RI

    17. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat, usulan Baleg DPR RI

    18. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, usulan Baleg DPR RI

    19. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, usulan Baleg DPR RI

    20. RUU tentang Pendidikan Kedokteran, usulan Baleg

    21. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, usulan anggota DPR RI

    22. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, usulan anggota DPR RI

    23. RUU tentang Profesi Psikologi (judul RUU berubah menjadi RUU tentang Praktik Psikologi), usulan anggota DPR RI

    24. RUU tentang Ketahanan Keluarga, usulan anggota DPR RI

    25. RUU Larangan Minuman Beralkohol, usulan anggota DPR RI

    26. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji), usulan anggota DPR RI

    27. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), usulan anggota DPR RI

    Usulan pemerintah

    1. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

    2. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi

    3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

    4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

    5. RUU tentang Ibukota Negara

    6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

    7. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

    8. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

    9. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

    Usulan DPD RI

    1. RUU tentang Daerah Kepulauan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jadwal Imsakiyah dan Puasa Ramadhan 1442 H - 2021 M

    Ini jadwal puasa dan imsakiyah Ramadhan 1442 H yang jatuh pada 13 April hingga 12 Mei 2021, Idul Fitri 1 Syawal 1442 H jatuh pada 13 Mei 2021.