Menteri Bintang: Gagal Paham RUU PKS Harus Diluruskan

Diskusi Urgensi Pengesahan RUU PKS.

INFO NASIONAL-- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, menilai Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) harus segera disahkan. Payung hukum komprehensif ini diperlukan untuk memberi rasa aman, serta menjadi jawaban kebuntuan dan hambatan para korban kekerasan seksual dalam mengakses keadilan.

Sayangnya, pembahasan RUU PKS menuai polemik karena masih ada kelompok masyarakat yang menganggap muatan materinya tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Berkaitan dengan tudingan ini, menurutnya kesalahpahaman persepsi harus diluruskan dan perlu duduk bersama untuk memahami urgensi disahkannya RUU PKS untuk menghadirkan rasa aman bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Pembahasan RUU PKS, dari mulai konsep sampai naskah akademik sudah melalui proses yang panjang. Dasar penyusunan RUU PKS telah memenuhi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis telah memenuhi syarat,” ujarnya dalam DiscusShe “Urgensi Pengesahan RUU PKS” di kanal YouTube Tempodotco, Kamis, 6 Agustus 2020. Faktor penting lainnya, yakni perlu adanya pengaturan yang berperspektif korban, sebab korban kekerasan seksual rentan mengalami stigmatisasi sosial yang menyebabkan korban mengalami diskriminasi ganda dan berlapis.

Pelaksana Harian Deputi bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian PPPA, Ratna Susianawati pun mengakui tantangan mendorong RUU PKS untuk disahkan memang berat, tetapi perjuangan belum selesai. Saat ini, Kementerian PPPA telah mendapat beberapa pandangan, deklarasi, orasi, dan surat terbuka dari berbagai lapisan masyarakat. Setelah mendapat masukan maka saat ini draf RUU PKS yang sudah ada perlu diformulasikan ulang untuk segera disahkan.

“RUU PKS ini bukan sekadar produk hukum yang memberikan keadilan, tapi sedang bicara sebuah revolusi norma lama bagaimana memandang kekerasan seksual, korban, dan pelaku. Perlu dukungan banyak pihak untuk konsolidasi dan mengawal bersama-sama,” katanya.

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani, mengajak semua pihak agar tidak terpancing dengan dikotomi, pro dan kontra, pembahasan RUU PKS sehingga mengalihkan dari substansinya. Sebab angka pelaporan kekerasan seksual kepada perempuan terus bertambah dan semakin kompleks, baik secara luring maupun daring.

Data Komnas Perempuan sepanjang 2011-2019 mencatat ada 46. 698 kasus kekerasan seksual, yang terjadi baik di ranah personal maupun ruang publik terhadap perempuan. Dari angka itu, sebanyak 23.021 kasus di antaranya terjadi di ranah publik. Bentuknya antara lain perkosaan sebanyak 9.039 kasus, pelecehan seksual 2,861 kasus, dan kejahatan melalui internet 91 kasus.

Melihat kenyataan di masyarakat saat ini, selebritis dan aktivis hak-hak perempuan, Ayushita Widyartoeti berpendapat tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi seharusnya menjadi alasan kuat bagi DPR segera mengesahkan RUU PKS. Karenanya, langkah DPR dan pemerintah untuk segera merampungkan RUU PKS sangat dinantikan.

“Kasus kekerasan dewasa ini bukan hanya kerasan pada perempuan tapi juga laki-laki dan anak-anak. Belum ada payung hukumnya. Dan lebih mengerikan lagi sekarang kita hidup di dunia digital dan banyak pelecehan lewat dunia maya. Kita berdoa bersama supaya ini segera disahkan,” katanya menutup diskusi.(*)




Berita Selanjutnya



Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

7 November 2022

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

Agar ban tubeless Anda mampu bertahan lama, pasti harus diperlakukan dengan baik sehingga tidak cepat rusak.


Guru TIK Batam Makin Melek Digital

29 Agustus 2022

Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

27 Februari 2022

Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

Integrasi memudahkan aksesibilitas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat menggunakan angkutan umum perkotaan di Palembang dan sekitarnya.


Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

27 Februari 2022

Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

Gus Muhaimin mengaku spirit perjuangan Kiai Abbas akan terus dikenang sepanjang masa.


Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

27 Februari 2022

Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

Kuota tersebut dimanfaatkan untuk nelayan lokal, bukan tujuan komersial (penelitian, diklat, serta kesenangan dan rekreasi), dan industri


BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

19 Februari 2022

BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

Kolaborasi diaspora dengan perbankan nasional merupakan upaya untuk terus menciptakan banyak peluang investasi di luar negeri.


Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

19 Februari 2022

Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

Heboh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mendapatkan kado ulang tahun mesin ATM dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).


Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

19 Februari 2022

Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

Tes pramusim MotoGP yang telah digelar pada 11 Maret 2022 menjadi pelajaran penting menghadapi race MotoGP pada 18-20 Maret 2022 nanti.


Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

19 Februari 2022

Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

Kesuksesan penyelenggaraan G20 Indonesia akan menjadi bukti keandalan listrik PLN dalam mendukung kegiatan berstandar dunia.


HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

19 Februari 2022

HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

Sikap yang memaksakan tetap berlakunya Permenaker 2/2022 itu bisa menciderai nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila.