PPP Bilang Biaya Penggunaan Jet Pribadi Suharso Monoarfa Bukan Dana Partai

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Syaifullah Tamliha mengatakan penggunaan pesawat pribadi oleh pelaksana tugas ketua umumnya, Suharso Monoarfa, tak menggunakan dana partai atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

"Penggunaan pesawat pribadi tersebut sepengetahuan kami tidak dalam bentuk carteran, tidak menggunakan dana partai, fraksi, dan atau Kementerian PPN/Bappenas," kata Tamliha dalam keterangannya, Sabtu, 31 Oktober 2020.

Suharso sebelumnya disorot oleh anggota Majelis Pakar PPP Nizar Dahlan lantaran naik jet pribadi dalam kunjungan ke Medan dan Aceh menjelang muktamar partai yang akan digelar Desember mendatang. Menurut Nizar, Kepala Bappenas itu harus menjelaskan asal dana penggunaan jet pribadi tersebut.

Tamliha mengatakan Nizar Dahlan bukanlah anggota Dewan Pakar PPP. Ia merujuk pada SK Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-10.AH.11.01 tertanggal 5 November 2018 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP masa jabatan 2016-2021.

Tamliha juga mengatakan konsolidasi partai mendesak bukan hanya menjelang Muktamar PPP ke-9 itu. Namun, sekaligus konsolidasi Pilkada 2020 untuk memenangkan calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang diusung PPP.

Menurut Tamliha, pesawat yang ditumpangi itu adalah pinjaman dari kawan-kawan Suharso. Ia mengatakan mereka meminjami fasilitas itu karena padatnya kegiatan Suharso di tengah terbatasnya fasilitas yang dimiliki partai.

"Kawan-kawan beliau merasa perlu memberikan pinjaman pesawat pribadi agar mobilitas Plt Ketum PPP tersebut dapat maksimal melaksanakan tugas-tugas partai," ujar Tamliha, yang juga Wakil Ketua Steering Committee Muktamar PPP ke-9 ini.

Tamliha mengimbuhkan, pemberian pinjaman pesawat pribadi itu tak ada kaitannya dengan jabatan kementerian yang dijabat oleh Suharso.