Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ada Pasal Omnibus Law Cipta Kerja yang Berubah, YLBHI: Ada Kepentingan Jahat

image-gnews
Mahasiswa berjalan menuju akses tol untuk menutup pintu tol Pasteur di Bandung, Jumat, 23 Oktober 2020. Polisi membubarkan paksa aksi penolakan UU Cipta Kerja tersebut dan menahan beberapa mahasiswa. TEMPO/Prima Mulia
Mahasiswa berjalan menuju akses tol untuk menutup pintu tol Pasteur di Bandung, Jumat, 23 Oktober 2020. Polisi membubarkan paksa aksi penolakan UU Cipta Kerja tersebut dan menahan beberapa mahasiswa. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Aditya Bagus Santoso perubahan pasal dalam omnibus law UU Cipta Kerja menunjukkan ada kepentingan jahat.

"Dengan perubahan yang berulang kali, bahkan setelah ketok palu, saya pikir sudah jelas ada kejanggalan dan kepentingan jahat beberapa kelompok dalam UU ini," ujar Aditya, Selasa, 27 Oktober 2020.

Aditya memprediksi UU Cipta Kerja ini akan menimbulkan berbagai permasalahan ketika nanti sudah diundangkan. Ia menduga akan bermunculan banyak tafsir yang berbeda dan saling tumpang tindih.

Sanksi administratif, dia mencontohkan, diatur secara rinci di beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja. Namun ada juga pasal-pasal yang tak merinci sanksi administratif dan menyerahkan pengaturannya dalam peraturan pemerintah.

Salah satu pasal yang berubah adalah Pasal 49A pada Pasal 19 angka 10 Undang-undang Cipta Kerja. Pasal itu mengatur tentang sanksi administratif bagi orang yang memanfaatkan ruang laut tanpa perizinan berusaha secara menetap.

Dalam naskah UU Cipta Kerja versi 905 halaman yang beredar 5 Oktober, pada Pasal 49A ayat (1) huruf d tertulis 'pembongkaran bangunan'. Namun, norma ini dihapus dalam naskah versi 812 halaman yang dikirimkan DPR kepada Presiden Joko Widodo. Sebagai gantinya, tertulis 'pencabutan Perizinan Berusaha'. Ada pula tambahan norma baru pada poin e yang berbunyi 'pembatalan Perizinan Berusaha'.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sejumlah Alasan Timwas DPR Desak Pembentukan Pansus Haji

9 jam lalu

Jemaah haji melakukan tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, Kamis, 20 Juni 2024. Jemaah haji melakukan tawaf ifadah yang menjadi rukun haji usai melakukan wukuf di Arafah dan lempar jamrah di Jamarat. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Sejumlah Alasan Timwas DPR Desak Pembentukan Pansus Haji

Misalmnya, terdapat jemaah haji yang tak memperoleh fasilitas bus, ataupun tenda saat melasanakan wukuf di Arafah maupun saat mabit di Mina.


Anggota DPR Nilai Tidak Lazim Rencana KPU Minta Persetujuan Tertulis terkait PKPU

11 jam lalu

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus
Anggota DPR Nilai Tidak Lazim Rencana KPU Minta Persetujuan Tertulis terkait PKPU

KPU berharap bisa segera menyelesaikan rancangan PKPU terkait Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.


Kronologi Anggota MKD DPR Kesal ke Bamsoet

18 jam lalu

Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Universitas Trisakti dan Universitas Pertahanan RI, Bambang Soesatyo.
Kronologi Anggota MKD DPR Kesal ke Bamsoet

MKD DPR akan memanggil ulang Bamsoet. Bamsoet dilaporkan karena pernyataannya soal amendemen UUD 1945.


Kelakar Didik Rachbini: Kalau Tak Ada Tanda Tangan Saya, Anies Baswedan Mungkin Nasibnya Beda

1 hari lalu

Didik Rachbini Sarankan Kaji 3 Kelompok Perundang-undangan
Kelakar Didik Rachbini: Kalau Tak Ada Tanda Tangan Saya, Anies Baswedan Mungkin Nasibnya Beda

Didik Rachbini mengaku pernah memberikan persetujuan untuk mengangkat Anies Baswedan sebagai Rektor Paramadina.


DPR: Banyak Kepala Daerah Tak Gunakan Anggaran Pendidikan untuk Fungsi Pendidikan di Masa Pemilu

1 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR: Banyak Kepala Daerah Tak Gunakan Anggaran Pendidikan untuk Fungsi Pendidikan di Masa Pemilu

Anggota Komisi X DPR RI, Dewi Coryati, menyoroti penggunaan anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk transfer ke daerah (TKD).


6 Fakta Perseteruan Serikat Karyawan dengan Manajemen Garuda Indonesia

1 hari lalu

Pekerja cargo menurunkan Envirotainer berisi vaksin COVID-19 Sinovac dari pesawat Garuda Indonesia setibanya dari Beijing di Terminal Cargo Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa 2 Maret 2021. Sebanyak 10 juta dosis vaksin COVID-19 Sinovac dalam bentuk curah kembali tiba di Indonesia, yang selanjutnya akan dibawa ke Bio Farma untuk diproduksi. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
6 Fakta Perseteruan Serikat Karyawan dengan Manajemen Garuda Indonesia

Manajemen Garuda Indonesia sedang berseteru dengan karyawannya. Disinyalir situasi kerja tidak harmonis.


Sekolah Kedinasan Dapat Anggaran Pendidikan, Guru Besar UPI: Kebijakan Inkonstitusional

1 hari lalu

Rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan jajaran Kemendikbudristek membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN serta implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan uang kuliah tunggal (UKT) pada Selasa, 21 Mei 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Sekolah Kedinasan Dapat Anggaran Pendidikan, Guru Besar UPI: Kebijakan Inkonstitusional

Menurut Nanang, 20 persen anggaran pendidikan dari APBN seharusnya dikelola oleh Kemendikbudristek.


DPR Bakal Buat Pansus Haji 1445 H, Evaluasi Penyelenggaraan hingga Kuota

1 hari lalu

Sejumlah bus yang membawa jemaah haji Indonesia melintas menuju Mekah di Mina, Arab Saudi, Selasa, 18 Juni 2024. Jemaah Indonesia yang mengambil nafar awal mulai didorong dari Mina menuju hotel di Mekah hingga sebelum matahari terbenam pada 12 Zulhijah atau 18 Juni 2024, sementara yang mengambil nafar tsani akan meninggalkan Mina pada 13 Zulhijah atau 19 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
DPR Bakal Buat Pansus Haji 1445 H, Evaluasi Penyelenggaraan hingga Kuota

Tim Pengawas DPR menemukan sejumlah kekurangan pada penyelenggaraan ibadah haji kali ini. Mereka akan membentuk pansus.


Soal Pembagian Kuota Haji Tambahan, Timwas DPR Nilai Kemenag Terindikasi Langgar Undang-Undang

1 hari lalu

Sejumlah bus yang membawa jemaah haji Indonesia melintas menuju Mekah di Mina, Arab Saudi, Selasa, 18 Juni 2024. Jemaah Indonesia yang mengambil nafar awal mulai didorong dari Mina menuju hotel di Mekah hingga sebelum matahari terbenam pada 12 Zulhijah atau 18 Juni 2024, sementara yang mengambil nafar tsani akan meninggalkan Mina pada 13 Zulhijah atau 19 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Soal Pembagian Kuota Haji Tambahan, Timwas DPR Nilai Kemenag Terindikasi Langgar Undang-Undang

Kemenang diduga mengubah pembagian jatah kuota tambahan secara sepihak. Jatah jalur haji khusus lebih banyak dari ketentuan.


Aduan Berulang Kecurangan PPDB, DPR Ungkap Alasan Pemerintah Pertahankan Sistem Zonasi

2 hari lalu

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda (kanan), bersama Waki; Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf (tengah), dan Abdul Fikri Faqih (kiri) saat memimpin rapat Komisi X DPR RI dengan Mendikbudristek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Aduan Berulang Kecurangan PPDB, DPR Ungkap Alasan Pemerintah Pertahankan Sistem Zonasi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menyoroti proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi yang setiap tahun menghadapi masalah. Menurut Dede, selalu ada aduan soal kecurangan yang disampaikan ke komisinya setiap pelaksanaan PPDB.