YLBHI Ungkap Cara Polisi Menekan Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi pembungkaman kebebasan berpendapat. Shutterstock.com

    Ilustrasi pembungkaman kebebasan berpendapat. Shutterstock.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum untuk Semua (YLBHI) mengatakan aparat menggunakan beberapa cara untuk menekan unjuk rasa menolak omnibus law Undang-undang Cipta Kerja. 

    "Aksi-aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja menunjukkan Surat Telegram Kapolri 2020 benar-benar dijalankan. Tujuan utama adalah menghambat, menghalang-halangi hingga menggagalkan demonstrasi," kata Ketua YLBHI Asfinawati saat dihubungi, Senin, 26 Oktober 2020.

    YLBHI membagi ke dalam 11 modus aparat menghalangi kebebasan berpendapat. Yakni melalui pendidikan, melalui serangan digital, penghalang-halangan aksi, kriminalisasi, mengubah pemberitahuan menjadi izin menggunakan alasan Covid.

    Kemudian, framing dan fitnah pendemo sebagai perusuh, penggunaan ormas, intimidasi orang tua, menggunakan SKCK sebagai ancaman agar orang tidak berdemonstrasi, framing bahwa yang berhak aksi hanya buruh dan mahasiswa, dan menggunakan Perusahaan untuk menghalang-halangi aksi.

    Selain itu, YLBHI menemukan upaya kriminalisasi menggunakan Undang-Undang atau UU ITE.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    QAnon dan Proud Boys, Kelompok Ekstremis Sayap Kanan Pendukung Donald Trump

    QAnon dan Proud Boys disebut melakukan berbagai tindakan kontroversial saat memberi dukungan kepada Donald Trump, seperti kekerasan dan misinformasi.