Tolak UU Cipta Kerja, Konsorsium Pembaruan Agraria akan Ajukan Uji Materi ke MK

Sejumlah buruh melakukan aksi mogok kerja di Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2020. Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap UU Cipta Kerja/Omnibus Law yang telah disahkan oleh DPR RI dan Pemerintah. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan menolak keseluruhan Undang-undang Cipta Kerja yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah pada Senin, 5 Oktober lalu. Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan pihaknya akan mengajukan uji materi UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.

"KPA akan menggugat UU ini ke Mahkamah Konstitusi," kata Dewi dalam keterangannya, Rabu, 7 Oktober 2020.

Dewi mengatakan KPA bersama aliansi masyarakat sejak awal menolak keseluruhan isi UU Cipta Kerja. Berbagai cara sudah dilakukan untuk menyampaikan sikap dan aspirasi, termasuk aksi massa sejak Juli hingga September 2020 di tingkat nasional dan daerah.

Sebelumnya, KPA bersama sejumlah kelompok masyarakat sipil juga menggugat Surat Presiden (Surpres) tentang RUU Cipta Kerja ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Rencana uji materi ke MK merupakan langkah lanjutan atas penolakan terhadap aturan sapu jagat tersebut.

Dewi menilai DPR tak memiliki sensitivitas krisis di masa pandemi dan bertindak mengelabui rakyat dengan mempercepat rapat paripurna penutupan sidang dari 8 Oktober menjadi 5 Oktober. Menurut dia, DPR telah menghancurkan wibawanya sendiri sebagai wakil rakyat, prinsip keterbukaan dan kepercayaan publik.

Ia juga menilai DPR telah mengabaikan konstitusi dan Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960 demi kepentingan investasi skala besar. Dewi mengatakan banyak keputusan MK yang menyangkut agraria, hajat hidup petani dan rakyat kecil yang telah dilanggar dengan disahkannya UU Cipta Kerja.

Selanjutnya, Dewi mengkritik klaim pemerintah dan DPR bahwa reforma agraria menjadi bagian dari keberpihakan UU Cipta Kerja. Klaim itu sebelumnya dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurut Dewi, pernyataan semacam itu adalah penyesatan publik.

"Mana mungkin reforma agraria dengan basis pemenuhan keadilan sosial untuk kaum tani diletakan dalam dasar-dasar pengadaan tanah bagi investor kakap, yang selama ini banyak berpraktik merampas dan menggusur tanah rakyat," kata Dewi.

Dewi mengimbuhkan UU Cipta Kerja mencerminkan sistem ekonomi-politik agraria yang ultraneoliberal dengan cara mendorong liberalisasi lebih luas sumber-sumber agraria dan liberalisasi sistem pasar tanah. "Ini nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi kita," ujar dia.






Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

17 jam lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Terima Petani dan Buruh, Setpres Janjikan Aspirasi Soal Reforma Agraria Disampaikan ke Jokowi

2 hari lalu

Terima Petani dan Buruh, Setpres Janjikan Aspirasi Soal Reforma Agraria Disampaikan ke Jokowi

Kepala Setpres Heru Budi Hartono mengatakan pemerintah terus menginventarisasi sedikitnya 34 masalah terkait reforma agraria


Aspirasinya Tak Ditanggapi, Serikat Petani Ancam Lakukan Reforma Agraria Versi Rakyat

2 hari lalu

Aspirasinya Tak Ditanggapi, Serikat Petani Ancam Lakukan Reforma Agraria Versi Rakyat

Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar demo Hari Tani Nasional di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

2 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Partai Buruh dan Petani Gelar Unjuk Rasa Desak Reforma Agraria

2 hari lalu

Partai Buruh dan Petani Gelar Unjuk Rasa Desak Reforma Agraria

Partai Buruh Bersama organisasi buruh dan para petani menggelar unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional, Sabtu, 24 September 2022.


Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

2 hari lalu

Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

Hari ini 24 September, Hari Tani Nasional untuk memperingati penetapan Undang-undang Dasar Pokok Agraria pada 1960. Berikut kilas balik peristiwanya.


Demo Hari Tani di Patung Kuda, Buruh Soroti Leletnya Pemerintah Atasi Konflik Lahan

2 hari lalu

Demo Hari Tani di Patung Kuda, Buruh Soroti Leletnya Pemerintah Atasi Konflik Lahan

Dalam aksi demo, buruh menyuarakan sepuluh catatan dan tuntutan atas kegagalan pemerintah dalam melaksanakan reforma agraria.


Hari Ini Buruh dan Petani akan Unjuk Rasa di Istana Negara

2 hari lalu

Hari Ini Buruh dan Petani akan Unjuk Rasa di Istana Negara

Serikat buruh dan petani akan menggelar unjuk rasa di Istana Merdeka dalam rangka Hari Tani Nasional.


Peringati Hari Agraria, Relawan Anies Baswedan Usulkan Rumah untuk Tiap Keluarga

3 hari lalu

Peringati Hari Agraria, Relawan Anies Baswedan Usulkan Rumah untuk Tiap Keluarga

Sekretariat Kolaborasi Indonesia, ormas relawan Anies Baswedan mengingatkan pentingnya hak atas rumah bagi masyarakat perkotaan.


Ribuan Petani Demo Besok, Partai Buruh: Desak Reforma Agraria

3 hari lalu

Ribuan Petani Demo Besok, Partai Buruh: Desak Reforma Agraria

Partai Buruh menilai kriminalisasi terhadap petani mesti dihentikan. Sebab, mereka menyuarakan keresahan yang dialami petani selama ini.