Tolak UU Cipta Kerja, Konsorsium Pembaruan Agraria akan Ajukan Uji Materi ke MK

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah buruh melakukan aksi mogok kerja di Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2020. Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap UU Cipta Kerja/Omnibus Law yang telah disahkan oleh DPR RI dan Pemerintah. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Sejumlah buruh melakukan aksi mogok kerja di Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2020. Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap UU Cipta Kerja/Omnibus Law yang telah disahkan oleh DPR RI dan Pemerintah. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan menolak keseluruhan Undang-undang Cipta Kerja yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah pada Senin, 5 Oktober lalu. Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan pihaknya akan mengajukan uji materi UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.

    "KPA akan menggugat UU ini ke Mahkamah Konstitusi," kata Dewi dalam keterangannya, Rabu, 7 Oktober 2020.

    Dewi mengatakan KPA bersama aliansi masyarakat sejak awal menolak keseluruhan isi UU Cipta Kerja. Berbagai cara sudah dilakukan untuk menyampaikan sikap dan aspirasi, termasuk aksi massa sejak Juli hingga September 2020 di tingkat nasional dan daerah.

    Sebelumnya, KPA bersama sejumlah kelompok masyarakat sipil juga menggugat Surat Presiden (Surpres) tentang RUU Cipta Kerja ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Rencana uji materi ke MK merupakan langkah lanjutan atas penolakan terhadap aturan sapu jagat tersebut.

    Dewi menilai DPR tak memiliki sensitivitas krisis di masa pandemi dan bertindak mengelabui rakyat dengan mempercepat rapat paripurna penutupan sidang dari 8 Oktober menjadi 5 Oktober. Menurut dia, DPR telah menghancurkan wibawanya sendiri sebagai wakil rakyat, prinsip keterbukaan dan kepercayaan publik.

    Ia juga menilai DPR telah mengabaikan konstitusi dan Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960 demi kepentingan investasi skala besar. Dewi mengatakan banyak keputusan MK yang menyangkut agraria, hajat hidup petani dan rakyat kecil yang telah dilanggar dengan disahkannya UU Cipta Kerja.

    Selanjutnya, Dewi mengkritik klaim pemerintah dan DPR bahwa reforma agraria menjadi bagian dari keberpihakan UU Cipta Kerja. Klaim itu sebelumnya dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurut Dewi, pernyataan semacam itu adalah penyesatan publik.

    "Mana mungkin reforma agraria dengan basis pemenuhan keadilan sosial untuk kaum tani diletakan dalam dasar-dasar pengadaan tanah bagi investor kakap, yang selama ini banyak berpraktik merampas dan menggusur tanah rakyat," kata Dewi.

    Dewi mengimbuhkan UU Cipta Kerja mencerminkan sistem ekonomi-politik agraria yang ultraneoliberal dengan cara mendorong liberalisasi lebih luas sumber-sumber agraria dan liberalisasi sistem pasar tanah. "Ini nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi kita," ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketentuan THR Ramadan 2021: Tidak Boleh Dicicil

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR Ramadan 2021 yang mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan undang-undang.