Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemendagri Tegaskan Pilkada 2020 Tetap Digelar Walau Ketua KPU Positif Covid-19

Reporter

image-gnews
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Ketua KPU RI Arief Budiman saat pertemuan di Gedung KPU RI, Jakarta, 30 Juli 2020. Pertemuan tersebut dalam rangka membahas perihal Pilkada serentak tahun 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Ketua KPU RI Arief Budiman saat pertemuan di Gedung KPU RI, Jakarta, 30 Juli 2020. Pertemuan tersebut dalam rangka membahas perihal Pilkada serentak tahun 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, menegaskan tahapan Pilkada 2020 tetap dilanjutkan meski Ketua KPU Arief Budiman positif Covid-19 dan jumlah kasus di Indonesia meningkat. “Pilkada tetap dilanjutkan dengan protokol kesehatan Covid-19,” kata Bahtiar kepada Tempo, Sabtu, 19 September 2020.

Bahtiar mengatakan di daerah yang tidak melaksanakan Pilkada 2020 juga terjadi penyebaran Covid-19, termasuk di Jakarta. “Jadi intinya semua harus disiplin 3M,” ujar dia.

Disiplin 3M yang dimaksud Bahtiar adalah bagian dari protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan air dan sabun.

Ketua KPU Arief Budiman mengumumkan positif Covid-19 pada Jumat, 18 September 2020. Arief menyampaikan hal itu diketahui setelah melakukan tes swab sebagai syarat menghadiri rapat di Istana Bogor.  Sebelumnya, komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik, juga terkonfirmasi positif. Selain itu, ada 60-an bakal calon yang dinyatakan positif Covid-19

Atas sejumlah kejadian tersebut, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem meminta penyelenggara pemilu, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat serius mempertimbangkan opsi penundaan Pilkada 2020.

Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil, mengatakan pelaksanaan Pilkada mencakup banyak aktivitas yang rawan menjadi titik baru penyebaran Corona.

"Mendesak KPU, pemerintah, dan DPR untuk mempertimbangkan pilihan menunda tahapan pelaksanaan Pilkada, mengingat penyebaran Covid-19 semakin meluas dan dapat mengancam siapa saja," kata Fadli dalam keterangan tertulis, Jumat, 18 September 2020.

FRISKI RIANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPU Bilang 41 Daerah Memiliki Calon Tunggal, Berikut Usulan Jika Kotak Kosong Menang

1 hari lalu

Ilustrasi kotak kosong. kpu.go.id
KPU Bilang 41 Daerah Memiliki Calon Tunggal, Berikut Usulan Jika Kotak Kosong Menang

KPU menyebut 41 daerah yang berpotensi melawan kotak kosong dalam Pilkada 2024. Lantas, apa yang terjadi, jika kotak kosong menang?


Jelang Pilkada 2024, Ketua KPU Temui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan

4 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 4 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jelang Pilkada 2024, Ketua KPU Temui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan

Ketua KPU mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. Apa katanya?


Kepala BSKDN Kemendagri: Perlu Langkah Strategis Pengendalian Inflasi Daerah

5 hari lalu

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo (tengah) saat memimpin rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri pada Selasa, 3 September 2024. Dok. Kemendagri
Kepala BSKDN Kemendagri: Perlu Langkah Strategis Pengendalian Inflasi Daerah

Langkah bervariasi yang disarankan Kemendagri meliputi pemantauan harga dan stok guna memastikan kebutuhan pokok tersedia, melaksanakan rapat teknis tim pengendali inflasi daerah, dan menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting.


Pj. Gubernur Papua Tengah Meraih Penghargaan 'Perempuan Inspiratif' dari Kemendagri dan Tempo

8 hari lalu

Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haruk (kanan), menerima penghargaan Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah 2024 dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian didampingi Direktur Utama Tempo, Arif Zulkifli, di Hotel The Tibrata Darmawangsa, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2024. Penghargaan diberikan untuk Kategori Perempuan Inspiratif. Dok. Pemrov Papua Tengah
Pj. Gubernur Papua Tengah Meraih Penghargaan 'Perempuan Inspiratif' dari Kemendagri dan Tempo

Penghargaan diberikan kepada Pj. Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, berkat dampak dampak positif yang dirasakan masyarakat Papua Tengah selama masa kepemimpinannya.


Pj. Gubernur Papua Tengah Meraih Penghargaan 'Perempuan Inspiratif' dari Kemendagri dan Tempo

8 hari lalu

Pejabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haruk (kanan), menerima penghargaan Apresiasi Kinerja Pejabat Kepala Daerah 2024 dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, di Hotel The Tibrata Darmawangsa, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2024. Penghargaan diberikan untuk Kategori Perempuan Inspiratif. Dok. Pemrov Papua Tengah
Pj. Gubernur Papua Tengah Meraih Penghargaan 'Perempuan Inspiratif' dari Kemendagri dan Tempo

Penghargaan diberikan kepada Pj. Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, berkat dampak dampak positif yang dirasakan masyarakat Papua Tengah selama masa kepemimpinannya.


Tempo dan Kemendagri Berikan Penghargaan kepada 20 Pj Kepala Daerah Berprestasi

9 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) bersama Direktur Utama PT Tempo Inti Media Ariz Zulkifli saat menghadiri malam Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah 2024 di The Tribrata Convention Center, Jakarta Selatan, Jumat, 30 Agustus 2024. TEMPO/Eka Yudha
Tempo dan Kemendagri Berikan Penghargaan kepada 20 Pj Kepala Daerah Berprestasi

Tempo Media Group bersama Kementerian Dalam Negeri RI memberikan penghargaan kepada 20 penjabat kepala daerah berprestasi


Kepala BSKDN Tekankan Loyalitas dan Integritas PNS

9 hari lalu

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri  (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo memberikan penghargaan Satyalencana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkungan BSKDN, di Jakarta pada Jumat, 30 Agustus 2024.  Dok. Kemendagri
Kepala BSKDN Tekankan Loyalitas dan Integritas PNS

Yusharto Huntoyungo, memberikan penghargaan Satyalencana Karya Satya kepada para PNS di lingkungan BSKDN sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan integritas mereka dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan masyarakat.


KPK Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Dana PEN Kabupaten Situbondo

12 hari lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024. KPK telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 1001 Tahun 2024 tentang larangan melakukan perjalanan keluar negeri terhadap 6 orang Warga Negara Indonesia dengan inisial SC, PNS, THL, NG, VAK dan FT selama 6 bulan dalam kasus dugaaan korupsi di PT Telkom. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Dana PEN Kabupaten Situbondo

"Menetapkan dua tersangka, yaitu KS dan EP," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika.


KPK Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Dana PEN di Pemerintah Kabupaten Situbondo

12 hari lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024. KPK telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 1001 Tahun 2024 tentang larangan melakukan perjalanan keluar negeri terhadap 6 orang Warga Negara Indonesia dengan inisial SC, PNS, THL, NG, VAK dan FT selama 6 bulan dalam kasus dugaaan korupsi di PT Telkom. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Dana PEN di Pemerintah Kabupaten Situbondo

"Menetapkan dua tersangka, yaitu KS dan EP," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika.


Kepala BSKDN Menilai Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Harus Jadi Prioritas

12 hari lalu

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo, saat menerima kunjungan Pemerintah Kota Solok, di Jakarta pada Selasa, 27 Agustus 2024. Mendagri menegaskan pentingnya inovasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.   Dok. Kemendagri
Kepala BSKDN Menilai Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Harus Jadi Prioritas

Menurutnya, inovasi adalah segala sesuatu yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi lebih efektif dan efisien.