Megawati ke Calon Kepala Daerah: Tolong Dedikasikan Nuranimu untuk Rakyat

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Megawati Soekarnoputri. Foto: Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden

    Megawati Soekarnoputri. Foto: Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta para calon kepala daerah dari partainya mendedikasikan waktu mereka untuk rakyat.

    Presiden kelima ini juga mengingatkan ada banyak lembaga yang mengawasi kinerja keuangan para pemimpin, misalnya Badan Pemeriksa Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan. Ia berujar, keberadaan lembaga-lembaga tersebut mengontrol agar tak ada pemimpin yang bermain-main dengan uang rakyat.

    "Bagaimana kalian mau masih mau main. Coba pikir, kader (PDIP) yang baru masuk mungkin kaget-kaget kalau saya ngomong seperti ini. Jadi menurut saya tolong, dedikasikan seluruh pikiran dan nuranimu bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Megawati pada Ahad, 13 September 2020.

    Mega meminta para calon kepala daerah ini melihat kembali sejarah berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    "Saya sangat sedih kalau melihat ada yang diambil oleh KPK. KPK itu saya yang buat loh, jangan lupa loh," kata Mega saat memberikan arahan untuk calon kepala daerah dari PDIP

    Mega pun mengatakan ia terlibat dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi. MK terbentuk pada tahun 2003 atau setahun sebelum Mega lengser dari kursi presiden.

    Mega mengatakan lembaga penegak hukum dan kehakiman itu ia buat demi mendisiplinkan masyarakat Indonesia. Meski begitu, dia berujar bahwa yang biasa korupsi bukanlah rakyat kebanyakan melainkan elite. "Tetapi kan kebanyakan, mana ada rakyat yang bisa korupsi? Yang korupsi pasti kalangan elite," ujar Megawati.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Apa saja Tanda-tanda Perekonomian Indonesia di Ambang Resesi

    Perekonomian Indonesia semakin dekat dengan kondisi resesi teknikal. Kapan suatu negara dianggap masuk ke dalam kondisi resesi?