Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kata Pengamat Ini Alasan PDIP Sulit Menang Pilkada di Sumatera Barat

image-gnews
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan dalam pembukaan Sekolah Partai pembekalan Calon Kepala Daerah, yang dilakukan secara daring. Jumat 21 Agustus 2020. Foto: Istimewa.
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan dalam pembukaan Sekolah Partai pembekalan Calon Kepala Daerah, yang dilakukan secara daring. Jumat 21 Agustus 2020. Foto: Istimewa.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Ilham Aldelino Azre, menyebutkan sejumlah faktor yang membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sulit menang di Pilkada Sumatera Barat. Ditilik dari faktor kekinian, Ilham mengatakan PDIP belum memiliki tokoh-tokoh lokal yang bisa menjadi daya tarik.

"Tidak ada tokoh lokal yang mampu mendongkrak PDIP. Representasi serta ketokohan di tingkat lokal belum membuat PDIP memiliki daya jual," kata Ilham kepada Tempo, Jumat, 4 September 2020.

Ilham mengatakan PDIP tak bisa terus menerus menjual nama ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri dan putrinya, Puan Maharani, untuk menarik masyarakat Sumbar. Ia mengingatkan bahwa kultur masyarakat Sumbar belum terbiasa memilih perempuan sebagai pemimpin.

"Kalau menjual Megawati sendiri terus menerus, atau Puan, enggak akan naik. Di Sumbar ini calon perempuan belum pernah menang. Ada faktor itu juga," kata Ilham.

Selain itu, Ilham mengatakan sulitnya PDIP menang di Sumatera Barat juga tak terlepas dari faktor sejarah. Secara historis, Bumi Minangkabau ini adalah basis Masyumi. Jika ditarik lebih jauh lagi, ujar Ilham, sejarah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Barat juga turut berkontribusi.

Soekarno dianggap sebagai pemimpin yang mengerahkan kekuatan militer untuk menumpas PRRI. Kemudian di era Orde Baru, Soeharto juga menjalankan politik desukarnoisasi. "Ada faktor historis Soekarno kurang mendapatkan tempat di hati masyarakat Sumbar," kata Ilham.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya bertanya-tanya mengapa partainya sulit menang Pilkada di Sumatera Barat. Meskipun, kata dia, PDIP sudah mulai memiliki kantor DPC dan DPD di Bumi Minangkabau itu.

"Saya pikir kenapa ya, rakyat di Sumbar itu sepertinya belum menyukai PDI Perjuangan," kata Megawati dalam pengumuman calon kepala daerah-wakil kepala daerah dari PDIP, Rabu, 2 September 2020.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Megawati mengatakan jika melihat dari sejarah bangsa, banyak tokoh asal Sumatera Barat yang menjadi nasionalis. Ia mencontohkan Bung Hatta yang bersama ayahnya, Bung Karno, menjadi proklamator kemerdekaan Indonesia.

"Padahal kalau kita ingat sejarah bangsa, banyak sekali lho orang dari kalangan Sumatera Barat itu yang menjadi nasionalis," kata mantan Presiden RI ini. Megawati pun mengajak para kadernya untuk mempelajari mengapa masih ada daerah yang belum terbuka dengan PDIP.

Ilham Azre membantah Sumatera Barat dianggap tak nasionalis atau tidak mendukung Pancasila karena tidak memilih PDIP. Menurut dia, sejak era Reformasi malah partai-partai nasionalis yang memenangi pemilu legislatif di Sumatera Barat.

Hanya Pemilu 1999 yang dimenangi partai yang dekat dengan pemilih Islam, yakni Partai Amanat Nasional. Setelah itu, Pileg di Sumbar dimenangi oleh Golkar (2004), Demokrat (2009), Golkar (2014), dan Gerindra (2019).

Partai Keadilan Sejahtera, kata Ilham, malah tak pernah memenangi Pileg meski menang Pilkada. "Jadi masyarakatnya sebenarnya sangat cair," kata peneliti Spektrum Politika ini.

Ilham mengatakan Presiden Joko Widodo memang kalah perolehan suara di Sumatera Barat dalam dua kali pemilihan presiden. Namun kata dia, hal ini terjadi karena faktor ketokohan Prabowo Subianto yang sangat kuat, sedangkan figur Jokowi kurang mengena di hati masyarakat.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

4 jam lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.


Muhaimin Sebut 2 Kader Golkar Ini Daftar di PKB untuk Pilkada 2024

5 jam lalu

Mantan cawapres nomor urut satu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mendatangi kediaman pasangannya di pilpres 2024, Anies Baswedan, di Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Muhaimin Sebut 2 Kader Golkar Ini Daftar di PKB untuk Pilkada 2024

Dua kader Golkar ini melamar jadi calon gubernur Banten dan Jakarta lewat PKB. Muhaimin Iskandar sebut belum jamin akan berkoalisi.


Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

6 jam lalu

Suasana sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya


PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

6 jam lalu

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun mengikuti sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.


Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

6 jam lalu

Wakil presiden terpilih GIbran Rakabuming Raka saat wawancara dengan wartawan seusai menghadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Solo di Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.


Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

6 jam lalu

Logo PDIP
Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini


Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

8 jam lalu

Wakil presiden terpilih GIbran Rakabuming Raka saat wawancara dengan wartawan seusai menghadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Solo di Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

Gibran rencana Prabowo yang akan melibatkan ketua parpol dan tokoh senior, tak terkecuali Ketua Umum PDIP Megawati dalam menyusun kabinet


Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

9 jam lalu

Suasana sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.


PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

10 jam lalu

Suasana sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.


Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

10 jam lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.