Ucapan Puan Maharani soal Sumatera Barat Dinilai Bisa Merugikan di Pilpres 2024

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puan Maharani (tengah) berfoto bersama anggota Fraksi PDIP DPR RI  di gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019. PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2019 menunjuk Puan sebagai Ketua DPR.TEMPO/M Taufan Rengganis

    Puan Maharani (tengah) berfoto bersama anggota Fraksi PDIP DPR RI di gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019. PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2019 menunjuk Puan sebagai Ketua DPR.TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Esksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan ucapan Ketua DPP PDIP Puan Maharani terkait Sumatera Barat bisa merugikan dirinya sendiri. Padahal Puan disebut-sebut bakal maju di pemilihan presiden 2024.

    Menurut Pangi, pernyataan Puan itu bisa digoreng oleh lawan politiknya di kemudian hari yang tidak menguntungkan citra anak Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri itu di mata pemilih. "Jejak digital bisa digoreng di kemudian hari oleh lawan politiknya," katanya lewat pesan singkat, Jumat, 4 September 2020.

    Selain itu, ucapan Puan dalam momentum jelang pilkada ini merugikan pasangan Mulyadi-Ali Mukhni yang diusung koalisi Partai Demokrat dan PDIP sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Kerja keras pasangan kandidat selama ini bisa buyar akibat pernyataan blunder Puan.

    "Pasangan ini akan menuai sentimen negatif dan resistensi pemilih akan semakin tinggi. Pasangan ini berpotensi besar ditinggal pemilih yang kecewa hanya gara-gara dukungan partai yang pimpinannya membuat pernyataan ngawur," tuturnya.

    Pangi heran mengapa Puan begitu berani mengeluarkan pernyataan "Semoga Sumatera Barat menjadi Provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila" saat mengumumkan kandidat calon kepala daerah yang PDIP usung Rabu kemarin. Seharusnya Puan berusaha merangkul masyarakat Minangkabau jika ingin jagoannya mendapatkan simpati dan dukungan.

    "Kami tidak menyangka beliau mencurigai ke-pancasila-an orang Minang dalam kapasitasnya sebagai pimpinan partai politik," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.