Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perusakan Polsek Ciracas, Setara Institute Dorong Revisi UU Peradilan Militer

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Anggota Polisi saat melihat mobil dinas yang dibakar orang tidak dikenal di Polsek Ciracas, Jakarta, Sabtu, 29 Agustus 2020. Markas Kepolisian Sektor Ciracas di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, diserang sekelompok orang yang tidak dikenal, Sabtu (29/8) dini hari. Para penyerang merusak dan membakar sejumlah fasilitas milik petugas polisi, sampai saat ini motif penyerangan masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Anggota Polisi saat melihat mobil dinas yang dibakar orang tidak dikenal di Polsek Ciracas, Jakarta, Sabtu, 29 Agustus 2020. Markas Kepolisian Sektor Ciracas di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, diserang sekelompok orang yang tidak dikenal, Sabtu (29/8) dini hari. Para penyerang merusak dan membakar sejumlah fasilitas milik petugas polisi, sampai saat ini motif penyerangan masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Setara Institute Hendardi mendorong Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Menurutnya revisi ini bisa memasukkan poin jaminan kesetaraan di muka hukum di Peradilan Militer.

"Presiden Joko Widodo bisa memprakarsai perubahan UU 31/1997 tentang Peradilan Militer sebagai agenda utama untuk memastikan jaminan kesetaraan di muka hukum, khususnya anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan umum," kata Hendardi dalam keterangan tertulis, Senin 31 Agustus 2020.

Hendardi mengatakan ini terkait kasus perusakan Polsek Ciracas pada Sabtu dinihari lalu. Perusakan itu diduga dilakukan personel TNI.

Sambil menunggu revisi, TNI dan Polri, menurut Hendardi, perlu mempertimbangkan kemungkinan diselenggarakannya peradilan koneksitas atas peristiwa kekerasan yang dilakukan oknum TNI. Sesuai dengan Pasal 89-94 KUHP, dan Pasal 198 ayat (3) UU Peradilan Militer.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu reformasi di tubuh TNI juga tetap menjadi kebutuhan. Agenda lainnya yang bisa dilakukan adalah mendorong pembahasan RUU Perbantuan Militer. Hal ini kata dia berguna untuk memfungsikan TNI di operasi-operasi di luar perang.

Ia berharap sinergi kelembagaan yang konstruktif antara TNI-Polri hingga ke level prajurit. Pasalnya selama ini, menurut Hendardi, sinergitas kedua institusi hanya direpresentasikan oleh elit TNI-Polri saja yang nampak di baliho kedua pimpinan organisasi. "Sementara, di lapangan para prajurit dibiarkan terus bergesekan," ujar Hendardi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kisah Ayat Suci, Pemuda Aceh Barat Ikut Tes Tamtama Polri dengan Sepatu Robek

1 jam lalu

Seorang calon siswa (casis) bernama Ayat Suci asal Kabupaten Aceh Barat bersemangat mengikuti tes tamtama Polri tahun anggaran 2024, walaupun harus mengikuti tes dengan memakai sepatu bekas dan sobek. Foto: Polda Aceh
Kisah Ayat Suci, Pemuda Aceh Barat Ikut Tes Tamtama Polri dengan Sepatu Robek

Calon siswa asal Kabupaten Aceh Barat mengenakan sepatu koyak atau robek saat mengikuti tes Tamtama Polri 2024 di Polda Aceh.


Deretan Kasus Anggota TNI-Polri Terseret Judi Online, Terbaru Perwira TNI Gelapkan Dana Satuan Rp 876 Juta

1 jam lalu

Drone Emprit mencatat jumlah pemain judi online di Indonesia mencapai 201.122 orang. Lantas, apa penyebab orang senang main judi online? Foto: Canva
Deretan Kasus Anggota TNI-Polri Terseret Judi Online, Terbaru Perwira TNI Gelapkan Dana Satuan Rp 876 Juta

Aparat penegak hukum seperti TNI dan Polri yang terlibat judi online pun menjamur beberapa waktu terakhir.


Penjelasan TNI Soal Anggotanya yang Diduga Gelapkan Dana hingga Rp 876 Juta untuk Judi Online

16 jam lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
Penjelasan TNI Soal Anggotanya yang Diduga Gelapkan Dana hingga Rp 876 Juta untuk Judi Online

Seorang anggota TNI Angkatan Darat atau AD dari Perwira Keuangan atau Paku Brigif 3, Letda R diduga menyalahgunakan anggaran satuannya untuk bermain judi online. Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Kristomei Sianturi buka suara perihal kabar tersebut.


Daftar Kasus TNI dan Polri yang Terjerat Judi Online, Ada Anggota Densus 88

17 jam lalu

Anggota Densus 88, Bripda Haris Sitanggang melakukan adegan saat rekonstruksi kasus pembunuhan supir taksi online di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, 16 Februari 2023. Motif Bripda HS membunuh lantaran kesulitan ekonomi, setelah menggunakan uang kakaknya untuk judi online. TEMPO/Subekti
Daftar Kasus TNI dan Polri yang Terjerat Judi Online, Ada Anggota Densus 88

Deretan kasus judi online melibatkan anggota TNI/Polri menunjukkan bahwa masalah ini telah menyusup ke institusi yang seharusnya menjaga keamanan.


Anggota DPR Minta Panglima TNI Berhati-hati soal Pernyataan Multifungsi TNI

21 jam lalu

Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra (ketiga kanan), Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (ketiga kiri), KASAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak  (kiri), KASAL Marsekal TNI Muhammad Ali (kedua kiri), KASAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono (kanan) dan Dirjen PPR Kemenkeu Suminto (kedua kanan)  saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Rapat tersebut membahas persetujuan penerimaan hibah Alpalhankan dari luar negeri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota DPR Minta Panglima TNI Berhati-hati soal Pernyataan Multifungsi TNI

Panglima TNI mengatakan, masyarakat tak perlu khawatir terhadap proses revisi Undang-Undang TNI yang tengah dilakukan DPR.


Anggota DPR Anggap Pernyataan Panglima TNI soal Multifungsi Berpotensi Memicu Kegaduhan

1 hari lalu

Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra (kanan) dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Rapat tersebut membahas persetujuan penerimaan hibah Alpalhankan dari luar negeri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota DPR Anggap Pernyataan Panglima TNI soal Multifungsi Berpotensi Memicu Kegaduhan

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan bahwa saat ini TNI dapat terlibat dalam segala hal.


Satu Warga Sipil Tewas, TNI Desak KKB Hentikan Kekerasan di Papua

1 hari lalu

Ilustrasi tewas/meninggal/mayat. Shutterstock
Satu Warga Sipil Tewas, TNI Desak KKB Hentikan Kekerasan di Papua

Korban disebut dikepung oleh sekitar sepuluh anggota kelompok bersenjata pimpinan Undius Kogoya di Paniai, Papua Tengah.


Soal Revisi UU TNI, Panglima Minta Masyarakat Pahami Tugas Angkatan Bersenjata

1 hari lalu

Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra (kanan) dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Rapat tersebut membahas persetujuan penerimaan hibah Alpalhankan dari luar negeri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Revisi UU TNI, Panglima Minta Masyarakat Pahami Tugas Angkatan Bersenjata

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto menanggapi banyaknya kritik terhadap wacana revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Menurut Agus, masyarakat harus memahami bahwa tugas angkatan bersenjata bukan hanya soal berperang.


Kemenhan Usul Anggaran 2025 Rp 155 Triliun dan TNI Rp 101,3 Triliun

1 hari lalu

Ilustrasi tentara wanita TNI. TEMPO/Subekti
Kemenhan Usul Anggaran 2025 Rp 155 Triliun dan TNI Rp 101,3 Triliun

Kementerian Pertahanan atau Kemenhan dan Tentara Nasional Indonesai (TNI) mengikuti rapat bersama Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan. Para pimpinan ketiga matra TNI, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU), ikut hadir dalam rapat. Diskusi mereka berlangsung tertutup dengan alasan membahas anggaran yang detail peruntukannya bersifat rahasia.


DPR Rapat Tertutup dengan Kemenhan dan TNI, Bahas Anggaran hingga Alutsista

1 hari lalu

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Foto : Runi/Man
DPR Rapat Tertutup dengan Kemenhan dan TNI, Bahas Anggaran hingga Alutsista

Komisi I DPR RI menggelar rapat dengan Kementerian Pertahanan atau Kemenhan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pimipinan ketiga matra TNI, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU), juga ikut menghadiri rapat. Diskusi mereka berlangsung tertutup dengan alasan untuk merahasiakan bahasan tentang anggaran dan alat utama sistem senjata (alutsista).