Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Nadiem Sebut Banyak Mispersepsi Program Organisasi Penggerak

Reporter

image-gnews
Mendikbud RI Nadiem Makarim meninjau SMAN 4 Kota Sukabumi, Jawa Barat, pada Rabu 8 Juli 2020, terkait persiapan dibukanya kembali pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah yang rencananya mulai Senin 13 Juli 2020. (Antara/Aditya Rohman)
Mendikbud RI Nadiem Makarim meninjau SMAN 4 Kota Sukabumi, Jawa Barat, pada Rabu 8 Juli 2020, terkait persiapan dibukanya kembali pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah yang rencananya mulai Senin 13 Juli 2020. (Antara/Aditya Rohman)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim, mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengevaluasi Program Organisasi Penggerak atau POP selama satu bulan. Hasilnya, 1 dari 3 organisasi yang sempat mundur dari POP telah menyetujui bergabung kembali dalam program tersebut.

"PBNU, Alhamdulillah sudah menyetujui kembali ke Program Organisasi Penggerak. Harapan kami adalah Muhamadiyah dan PGRI, kami sedang dalam diskusi, dan intensif untuk menyelesaikan isu struktur dan kriteria organisasi penggerak," kata Menteri Nadiem dalam Raker dengan Komisi X DPR RI di Jakarta, 27 Agustus 2020.

Kendati demikian, berdasarkan evaluasi Kemendikbud, Nadiem justru melihat mispersepsi terkait program tersebut. Nadiem mengatakan banyak pihak memahami bahwa POP merupakan program implementasi atau afirmasi yang mengalokasikan dana pemerintah untuk implementasi dana pendidikan.

Nadiem menegaskan POP merupakan program sayembara atau prototyping mengenai bagaimana kiat-kiat yang dimiliki berbagai macam organisasi di Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Model-model tersebut yang kemudian akan dipelajari Kemendikbud untuk dijadikan kebijakan nasional. "Sehingga semakin banyak organisasi kecil dan besar yang berpartisipasi, semakin kaya data yang kami dapatkan," kata Nadiem.

YEREMIAS A. SANTOSO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dari Sabang hingga Merauke, Ribuan Guru Bersatu di Puncak TPN XI

5 jam lalu

Temu Pendidik Nusantara XI
Dari Sabang hingga Merauke, Ribuan Guru Bersatu di Puncak TPN XI

TPN memberi ruang bagi guru untuk bukan hanya mendengar, tetapi juga didengar.


Alasan Ridwan Kamil-Suswono akan Integrasikan Pendidikan Berbasis Budaya ke Kurikulum Sekolah

20 jam lalu

Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono saat menghadiri Silaturahmi Akbar Keluarga Besar Pesona Annur Batipuah Ateh di Jakarta, Minggu (3/11/2024). ANTARA/HO-Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono
Alasan Ridwan Kamil-Suswono akan Integrasikan Pendidikan Berbasis Budaya ke Kurikulum Sekolah

Suswono menuturkan generasi muda Jakarta harus memiliki wawasan global tanpa melupakan identitas budayanya.


Alasan Insan Tuli di Indonesia Gunakan Bahasa Isyarat Bisindo dan Sibi

1 hari lalu

Santri penyandang disabilitas tunarungu mengajari anak disabilitas tunarungu mengaji di Pondok Pesantren Tahfidz Difabel KH Ahmad Lutfi Fathullah, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Kegiatan belajar mengaji tersebut dilaksanakan selama bulan ramadan kepada anak-anak penyandang disabilitas tunarungu dengan metode bahasa isyarat. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Alasan Insan Tuli di Indonesia Gunakan Bahasa Isyarat Bisindo dan Sibi

Salah satu perbedaan yang menonjol dari bahasa isyarat Bisindo dan Sibi adalah jumlah tangan yang digunakan.


FSGI Pertanyakan Tujuan Rencana Pengembalian Ujian Nasional

2 hari lalu

Sejumlah siswa SMA Negeri 4 Medan berada di luar kelas menunggu jaringan kembali normal sementara siswa lainnya mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) hari pertama, di Medan, Sumatera Utara, Senin, 1 April 2019. ANTARA
FSGI Pertanyakan Tujuan Rencana Pengembalian Ujian Nasional

Dia menyoroti adanya kecurangan yang mencoreng integritas pendidik dan peserta didik bila Ujian Nasional kembali diterapkan.


PSPK Dukung Wajib Belajar 13 Tahun, Ini Alasannya

5 hari lalu

Ilustrasi siswa sekolah dasar mengikuti upacara. Kementerian Keuangan menyatakan, sejak 2015 hingga 2023, sebesar Rp 4.006,1 triliun alokasi APBN untuk membentuk sumber daya manusia unggul melalui pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Dok. Kemenkeu
PSPK Dukung Wajib Belajar 13 Tahun, Ini Alasannya

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, telah menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan wajib belajar 13 tahun.


Komisi X DPR Bilang akan Advokasi Anggaran Pendidikan Supaya Lebih Efektif

6 hari lalu

Ilustrasi siswa sekolah dasar mengikuti upacara. Kementerian Keuangan menyatakan, sejak 2015 hingga 2023, sebesar Rp 4.006,1 triliun alokasi APBN untuk membentuk sumber daya manusia unggul melalui pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Dok. Kemenkeu
Komisi X DPR Bilang akan Advokasi Anggaran Pendidikan Supaya Lebih Efektif

JPPI menilai anggaran pendidikan 20 persen digunakan secara suka-suka oleh pemerintah.


Republik Cek Buka Kantor Konsulat di UGM

6 hari lalu

Duta Besar Republik Ceko untuk Indonesia, Jaroslav Doleek, kedua dari kanan, meresmikan Kantor Perwakilan Konsulat Jenderal Kehormatan di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Selasa, 29 Oktober 2024 (TEMPO/Shinta Maharani)
Republik Cek Buka Kantor Konsulat di UGM

Kedutaan Besar Republik Cek membuka Kantor Perwakilan Konsulat Jenderal Kehormatan di UGM untuk memperkuat kerja sama pendidikan dan budaya.


Ketua Komisi X DPR Buka Suara soal Peluang Keberlanjutan Kurikulum Merdeka

6 hari lalu

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
Ketua Komisi X DPR Buka Suara soal Peluang Keberlanjutan Kurikulum Merdeka

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan akan mengkaji Kurikulum Merdeka.


Ketua Komisi Pendidikan DPR Sebut Wajib Belajar 13 Tahun Belum Punya Payung Hukum

6 hari lalu

Ilustrasi siswa sekolah dasar mengikuti upacara. Kementerian Keuangan menyatakan, sejak 2015 hingga 2023, sebesar Rp 4.006,1 triliun alokasi APBN untuk membentuk sumber daya manusia unggul melalui pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Dok. Kemenkeu
Ketua Komisi Pendidikan DPR Sebut Wajib Belajar 13 Tahun Belum Punya Payung Hukum

Hetifah mengatakan rencana pemerintah untuk menerapkan wajib belajar 13 tahun mendapat dukungan dari Komisi X DPR.


Provinsi Kaluga Rusia Dorong Kerja Sama Ekonomi dengan Indonesia

6 hari lalu

Kedutaan Besar Federasi Rusia untuk Indonesia dan Perwakilan Provinsi Kaluga, Rusia, menggelar pertemuan dengan sejumlah pengusaha Indonesia di The Plaza Office Tower, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Provinsi Kaluga Rusia Dorong Kerja Sama Ekonomi dengan Indonesia

Provinsi Kaluga, Rusia, mendorong kerja sama ekonomi dengan Indonesia.