TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama Arifin Junaidi mengaku tidak tahu pernyataan Katib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf bahwa NU tetap berada dalam Program Organisasi Penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
“LP Ma'arif NU pada sikapnya seperti dinyatakan dalam 3 poin kemarin,” kata Arifin dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 6 Agustus 2020.
Arifin mengatakan bahwa LP Ma’arif NU meminta Kemendikbud mematangkan konsep POP dan menunda pelaksanaannya tahun depan. “LP Ma'arif NU PBNU mempertimbangkan untuk bergabung dalam POP tahun depan setelah mempelajari dan mencermati revisi konsep POP,” katanya.
Bila Kemendikbud memaksakan POP tahun ini, Arifin menyatakan bahwa lembaganya tidak akan bergabung, tanpa menutup kemungkinan kerja sama program lain di luar POP.
Tahun ini, kata Arifin, LP Ma’arif NU tetap melaksanakan peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru serta inovasi pendidikan secara mandiri. Karena dilaksanakan secara mandiri, maka LP Ma'arif NU meminta Kemendikbud untuk tidak mencatumkan nama lembaganya dalam daftar penerima POP tahun ini.
“Sampai saat ini LP Ma'arif NU tetap pada pendiriannya untuk tidak gabung ke POP sampai ada revisi komperehensif atas konsep POP Kemendikbud,” ujar Arifin.
Arifin juga menyatakan, LP Ma’arif NU adalah lembaga di lingkungan NU yang berada di bawah koordinasi langsung Pengurus Tanfidziyah NU. Sehingga, kata Arifin, LP Ma'arif NU akan ikuti dan patuhi Ketua Umum Tanfidziyah PBNU.
Yahya Cholil sebelumnya mengadakan pertemuan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Dalam pertemuan itu, ia mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama tetap berada dalam POP tahun depan. “Keputusan itu diambil dalam rapat di PBNU, pada Selasa, 4 Agustus,” kata Yahya dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 6 Agustus 2020.
FRISKI RIANA
