Survei: Anies Baswedan Gubernur Paling Punya Sense of Crisis Covid-19

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Muhammad Jusuf Kalla bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat memberi sambutan setelah meresmikan Masjid Amir Hamzah TIM, Jakarta Pusat siang ini, Jumat 3 Juli 2020. Tempo/Gabriel

    Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Muhammad Jusuf Kalla bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat memberi sambutan setelah meresmikan Masjid Amir Hamzah TIM, Jakarta Pusat siang ini, Jumat 3 Juli 2020. Tempo/Gabriel

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dianggap sebagai kepala daerah yang paling punya sense of crisis dalam menangani Covid-19. Hal itu terungkap dalam survei pemuka opini Lembaga Indikator Politik Indonesia.

    "Anies Baswedan mendapat skor yang paling tinggi, yakni 72,9," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers virtual, Kamis, 20 Agustus 2020. Skala penilaian tersebut dari nol sampai seratus. "Seratus artinya yang paling tinggi."

    Burhanuddin mengatakan salah satu yang disoroti dalam survei ini adalah bagaimana sense of crisis tujuh kepala daerah dalam penanganan Covid-19. Burhanuddin mengatakan pihaknya memilih tujuh kepala daerah ini lantaran dianggap punya potensi lebih besar menjadi calon pemimpin nasional.

    Mereka adalah Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

    Secara berturut-turut di bawah Anies adalah Ridwan Kamil (72,1), Ganjar Pranowo (72,0), Khofifah Indar Parawansa (64,5), Nurdin Abdullah (64,4), Wahidin Halim (63,5), dan Edy Rahmayadi (62,6).

    Burhanuddin Muhtadi mengatakan survei ini berbeda dari biasanya karena membutuhkan kualitas informasi dari para responden untuk mengevaluasi model penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah, kepemimpinan para pengambil keputusan, struktur birokrasi. Karena itu, responden dalam survei ini adalah mereka yang dianggap sebagai pemuka opini.

    Survei ini dilakukan sejak awal Juli hingga awal Agustus 2020. Respondennya adalah 304 orang pemuka opini dari 20 kota yang terdiri dari akademikus yang menjadi rujukan media, pengamat kesehatan, sosial, dan politik, redaktur politik dan kesehatan media, pengusaha, tokoh organisasi keagamaan, tokoh organisasi masyarakat, LSM, dan organisasi profesi.

    Ia menuturkan tidak adanya data populasi pemuka opini, maka pemilihan responden tidak dilakukan secara random, melainkan secara purposif, terutama dicari dari media massa nasional atau daerah. "Namun karena jumlah responden survei ini cukup banyak, dan terdiri dari pemuka opini yang sering menjadi rujukan, maka hasil survei ini cukup menyuarakan penilaian pemuka opini pada umumnya," ujar Burhanuddin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.