Drone Emprit: Kontra Omnibus Law di Medsos Lebih Besar Ketimbang yang Pro

Sejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Juli 2020. Mereka menuntut DPR untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. ANTARA/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Analisis Drone Emprit and Kernels Indonesia menemukan gerakan yang kontra terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja di media sosial lebih dominan ketimbang yang pro. Temuan ini terekam dari analisis Drone Emprit dari 9-16 Agustus 2020.

"Kami melihat bahwa pola gerakan kontra omnibus jauh lebih besar ketimbang yang pro," kata pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, ketika dihubungi, Ahad, 16 Agustus 2020.

Drone Emprit mengamati kata kunci (keywords) Omnibus Law, OmnibusLaw, atau Cipta Kerja di dari pemberitaan, Twitter, Instagram, Facebook, dan Youtube. Dalam kurun waktu tersebut, total ada 121.234 mentions terkait omnibus law RUU Cipta Kerja.

Perbincangan paling tinggi terjadi di Twitter dengan 110.816 mentions, disusul Instagram sebanyak (5.945), berita online (4.088), Facebook (368), dan Youtube (17).

Adapun tagar terbanyak adalah Jegal Omnibus Law (11.623), tolakomnibuslaw (8.707), GagalkanOmnibusLaw (6696), GejayanIsCalling (4.389), jegalsampaigagal (4.346), AtasiVirusCabutOmnibus (2.437), dan lainnya.

Tagar yang mendukung omnibus law di antaranya IndonesiaButuhKerja (2.722), RUUCiptakerLindungiPekerja (1.064), TolakDemoDitengahPandemi (710), dan lainnya.

Adapun akun-akun yang dominan ialah @wwwWINNERrrr (13.947 engagements), @FraksiRakyat_ID (5.387 engagements), @bintangwirayasa (4.016 engagements), @GreenpeaceID (3.602 engagements), dan @podoradong (3.235 engagements).

Ditilik dari peta Social Network Analysis (SNA), baik akun maupun hashtag, kontra omnibus law juga terlihat lebih besar ketimbang yang pro.

Fahmi mengatakan gerakan kontra RUU Cipta Kerja di media sosial pun menyebar luas. Akun-akun yang mencuitkan penolakan bukan cuma perorangan, bahkan Komnas HAM pun menjadi salah satu komponennya. "Hampir mewakili elemen masyarakat, karena ada orang besar dari berbagai kelompok," ucap Fahmi.






The Hasty Health Omnibus Law

9 hari lalu

The Hasty Health Omnibus Law

Indonesia will shortly have a third omnibus law, the health law. A number of professional health care organizations expressed opposition.


Menggodok Omnibus Law Sistem Kesehatan Nasional

14 hari lalu

Menggodok Omnibus Law Sistem Kesehatan Nasional

DPR dan pemerintah sedang menggodok RUU Sistem Kesehatan Nasional. Omnibus law kesehatan itu akan menghapus belasan UU tentang kesehatan.


Penggiat Anti Korupsi Kritik Perppu Cipta Kerja, Bandingkan Jokowi dan Soeharto

20 hari lalu

Penggiat Anti Korupsi Kritik Perppu Cipta Kerja, Bandingkan Jokowi dan Soeharto

Perppu Cipta Kerja terus mendapatkan kritikan. Indonesia dinilai pernah mengalami masa dimana masalah ekonomi lebih dikedepankan ketimbang demokrasi.


Debus Omnibus

21 hari lalu

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.


Perpu Cipta Kerja Dinilai Langgengkan Pasal yang Mengancam Lingkungan Hidup

22 hari lalu

Perpu Cipta Kerja Dinilai Langgengkan Pasal yang Mengancam Lingkungan Hidup

Satya Bumi juga menyoroti Perpu Cipta Kerja yang masih mempertahankan aturan yang memangkas hak masyarakat adat dalam penyusunan Amdal.


UU PPSK Tetapkan OJK Jadi Satu-satunya Penyidik Pidana Jasa Keuangan, Ini Detail Aturannya

23 hari lalu

UU PPSK Tetapkan OJK Jadi Satu-satunya Penyidik Pidana Jasa Keuangan, Ini Detail Aturannya

OJK diberi wewenang khusus sebagai lembaga satu-satunya yang melakukan penyidikan tidak pidana di sektor jasa keuangan.


Perpu Cipta Kerja Disebut untuk Genjot Investasi, Faisal Basri: Itu Investasinya Otot, Bukan Otak

23 hari lalu

Perpu Cipta Kerja Disebut untuk Genjot Investasi, Faisal Basri: Itu Investasinya Otot, Bukan Otak

Faisal Basri menanggapi Perpu Cipta Kerja yang digadang-gadang pemerintah untuk mencapai target investasi pada tahun ini sebesar Rp 1.200 triliun.


Sebut Banyak Aturan Terbit di Luar Prosedur, Ekonom Senior Berikan Bukti Oligarki Ekonomi

24 hari lalu

Sebut Banyak Aturan Terbit di Luar Prosedur, Ekonom Senior Berikan Bukti Oligarki Ekonomi

Didin S Damanhuri menilai oligarki ekonomi akan semakin mengendalikan politik Indonesia pada tahun ini.


Bappebti Bantah Gagal Kelola Aset Kripto: Masalah Muncul Sejak 2018, Tapi Relatif Teratasi

24 hari lalu

Bappebti Bantah Gagal Kelola Aset Kripto: Masalah Muncul Sejak 2018, Tapi Relatif Teratasi

Pelaksana Tugas Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko membeberkan alasan pihaknya tak lagi mengelola aset kripto dan perdagangan derivatif.


Gairah Baru Bisnis Bus

24 hari lalu

Gairah Baru Bisnis Bus

Perusahaan otobus (PO) kian giat menawarkan layanan baru, salah satunya bus sleeper,