Omnibus Law, Ardhito Pramono: Mohon Maaf ke Mereka yang Berjuang Menolak RUU Ini

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ardhito Pramono tampil dalam pagelaran musik Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2020 di JIEXPO, 29 Februari 2020. TEMPO/Nurdiansah

    Ardhito Pramono tampil dalam pagelaran musik Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2020 di JIEXPO, 29 Februari 2020. TEMPO/Nurdiansah

    TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Ardhito Rifqi Pramono atau yang akrab disapa Ardhito Pramono mengklarifikasi unggahannya soal tagar #indonesiabutuhkerja. Unggahan ini pun menuai kecaman. Banyak yang menuding pelantun tembang Bitterlove ini ikut mengkampanyekan omnibus law RUU Cipta Kerja.  

    "Saya musisi. Bukan buzzer. Saya ingin memiliki pengaruh, tapi melalui musik yang saya buat," tulis Ardhito lewat akun twitternya, Jumat, 14 Agustus 2020. Manajemen Ardhito mengizinkan Tempo mengutip cuitan ini.

    Kendati ia mengaku ikut dalam kampanye #indonesiabutuhkerja, Ardhito sudah bertanya kepada pihak publicist apakah ada kepentingan politik dan isu RUU Cipta Kerja dalam kampanye tersebut.

    Menurut dia, publicist menuturkan bahwa tidak ada isu kepentingan apapun dalam kampanye tersebut. Ia diberitahu bahwa tujuan kampanye tersebut hanya untuk menciptakan ketenangan di tengah pandemi.

    Melalui klarifikasi tersebut, Ardhito mengatakan akan mengembalikan pembayaran yang ia terima dari kampanye tagar tersebut. "Atas permintaan maaf ini, hari ini saya sudah meminta publicist saya untuk mengembalikan pembayaran yang saya terima dari memposting tagar #indonesiabutuhkerja," tulis Ardhito.

    Saat ini video kampanye yang diunggah Ardhito tersebut telah dihapus dari media sosial. Lebih jauh, Ardhito memohon maaf kepada publik yang merasa tersinggung karena unggahan tersebut. Khususnya, ungkap Ardhito, kepada semua pihak yang sedang memperjuangkan penolakan terhadap Omnibus Law.

    "Atas ketidaktahuan dan seakan seperti nirempati pada mereka yang sedang memperjuangkan penolakan terhadap RUU ini, saya mohon maaf. Ke depan, saya akan berusaha lebih berhati-hati dan peduli," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.