Jegal Omnibus Law Trending Twitter, Simak 4 Pasal Kontroversi RUU Cipta Kerja

Reporter

Sejumlah buruh melakukan aksi di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020.Aksi buruh bertepatan dengan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi masyarakat yang menolak Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja menggelar "unjuk rasa" di Twitter. Mereka menggaungkan tagar jegal omnibus law. Belakangan, hastag ini trending.

Dalam undangan aksinya, koalisi menyebut tagar jegal omnibus law ini mewakili mereka yang menolak aturan sapu jagat tersebut tapi tidak bisa turun ke jalan. Hari ini, Jumat, 14 Agustus 2020, sebagian elemen masyarakat menggelar demo di Gedung DPR menolak RUU tersebut.

Salah satunya yang menggelar unjuk rasa ini adalah Koalisi gerakan buruh bersama rakyat (Gebrak).

"Gebrak menilai Omnibus Law bertentangan dengan konstitusi negara karena banyak memuat pasal yang merugikan rakyat, mulai petani, buruh, nelayan hingga masyarakat adat," kata salah satu juru bicara Gebrak sekaligus Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika, dalam keterangan tertulis, Jumat, 14 Agustus 2020.

Dewi menjelaskan pihaknya nekat menggelar aksi di tengah pandemi Covid-19 lantaran DPR dan pemerintah yang ngotot melanjutkan membahas RUU bertipe Omnibus Law itu. "Meski sudah dihujani kritikan tajam dari berbagai pihak," tuturnya.

Sejumlah kalangan menyebut ada beberapa pasal yang dinilai bermasalah. Berikut beberapa pasal bermasalah dalam RUU Cipta Kerja seperti dalam kajian Aliansi Rakyat Bergerak, Rapat Rakyat: Mosi Parlemen Jalanan.

1. Pasal 33

Pasal ini mengubah Pasal 30 UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang melarang kegiatan impor kecuali dalam kondisi tertentu.

Dalam Pasal 33 RUU ini disebutkan kecukupan kebutuhan konsumsi dan atau cadangan pangan pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan melalui impor. "Omnibus law mendorong liberalisasi impor secara terang-terangan," tulis kajian tersebut.

2. Pasal 66

Pasal ini memuat perubahan definisi ketersediaan pangan pada Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012. Pada RUU Cipta Kerja, ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan impor pangan. Padahal sebelumnya ketentuan impor hanya diperbolehkan apabila hasil produksi dan cadangan nasional tidak bisa memenuhi kebutuhan.

Pasal ini juga mengubah Pasal 14 UU Pangan untuk mendukung penuh posisi impor yang disetarakan dengan produksi dalam negeri.






Apakah yang Anda Dapatkan Gaji atau Upah? Ini Penjelasannya

3 hari lalu

Apakah yang Anda Dapatkan Gaji atau Upah? Ini Penjelasannya

Dalam dunia kerja, istilah seperti gaji dan upah merupakan istilah yang umum dan banyak digunakan. Ternyata keduanya berbeda penerapannya.


Awak Bandara Berlin Mogok, 300 Penerbangan Dibatalkan

3 hari lalu

Awak Bandara Berlin Mogok, 300 Penerbangan Dibatalkan

Sebanyak 300 penerbangan dibatalkan setelah awak Bandara Berlin mogok menuntut perbaikan upah.


The Hasty Health Omnibus Law

9 hari lalu

The Hasty Health Omnibus Law

Indonesia will shortly have a third omnibus law, the health law. A number of professional health care organizations expressed opposition.


Menggodok Omnibus Law Sistem Kesehatan Nasional

14 hari lalu

Menggodok Omnibus Law Sistem Kesehatan Nasional

DPR dan pemerintah sedang menggodok RUU Sistem Kesehatan Nasional. Omnibus law kesehatan itu akan menghapus belasan UU tentang kesehatan.


Berkaca Kasus PT Nikomas Gemilang, Apindo Kembali Singgung Aturan No Work No Pay

16 hari lalu

Berkaca Kasus PT Nikomas Gemilang, Apindo Kembali Singgung Aturan No Work No Pay

Apindo menyatakan kejadian PHK yang ditawarkan oleh PT Nikomas Gemilang bukanlah kejadian pertama suatu perusahaan dalam setahun terakhir ini.


9 Soal Perpu Cipta Kerja Mengundang Masalah, Puluhan Ribu Buruh Siap Unjuk Rasa Sabtu Ini

18 hari lalu

9 Soal Perpu Cipta Kerja Mengundang Masalah, Puluhan Ribu Buruh Siap Unjuk Rasa Sabtu Ini

Puluhan ribu buruh akan unjuk rasa Sabtu 14 Januari 2023 untuk menolak Perpu Cipta Kerja yang ditandatangani Presiden Jokowi. Ini sorotan 9 poin.


Lebih dari 7 Ribu Perawat di New York Mogok Kerja Minta Kenaikan Upah

18 hari lalu

Lebih dari 7 Ribu Perawat di New York Mogok Kerja Minta Kenaikan Upah

Aksi mogok kerja itu telah menyebabkan salah satu fasilitas kesehatan menunda prosedur perawatan dan janji temu.


Daftar Lengkap Cuti Bersama 2023 untuk ASN: Jumlah, Hari, dan Tanggal

19 hari lalu

Daftar Lengkap Cuti Bersama 2023 untuk ASN: Jumlah, Hari, dan Tanggal

Sebanyak 8 hari yang ditetapkan sebagai cuti bersama ASN 2023.


Penggiat Anti Korupsi Kritik Perppu Cipta Kerja, Bandingkan Jokowi dan Soeharto

20 hari lalu

Penggiat Anti Korupsi Kritik Perppu Cipta Kerja, Bandingkan Jokowi dan Soeharto

Perppu Cipta Kerja terus mendapatkan kritikan. Indonesia dinilai pernah mengalami masa dimana masalah ekonomi lebih dikedepankan ketimbang demokrasi.


Debus Omnibus

21 hari lalu

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.