Komnas HAM Minta RUU Omnibus Law Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Desember 2019. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik mengatakan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law banyak menimbulkan kekecewaan dari masyarakat. Pembahasan RUU ini dianggap tergesa-gesa dan sangat kecil ruang partisipasi bagi yang lainnya.

“Setelah kami kaji baik-baik, kami merekomendasikan kepada presiden RI dan DPR agar tak melanjutkan pembahasan RUU cipta kerja atau omnibus law dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan HAM bagi seluruh rakyat indonesia. Juga untuk mencegah terjadinya komplikasi sistem politik, sistem hukum, tata laksana, dan lain-lain,” ujar dia dalam konferensi pers virtual pada Kamis, 13 Agustus 2020.

Komnas HAM berpendapat perencanaan dan pembentukan RUU ini tak sejalan dengan tata cara atau mekanisme penyusunan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.

Dalam omnibus law, lanjut Damanik, peraturan pemerintah dikatakan dapat merubah peraturan setingkat UU jika muatan materinya tak selaras dengan kepentingan strategis. “Jadi ini sangat unik secara hukum,” ungkap dia.

Selain itu, dia menyatakan terdapat kesan DPR fokus mengesahkan RUU tersebut ketika semua sedang mengatasi masalah kesehatan dan krisis ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Kekhawatiran lainnya dari Komnas HAM terkait dengan aturan pembolehan lembaga eksektuif untuk melahirkan ratusan peraturan perundang-undangan sehingga terkesan super power.

Damanik menyampaikan RUU Cipta Kerja itu juga berdampak pada lingkungan hidup, relaksasi atas tata ruang wilayah,  hak atas pangan, ketimpangan akses dan kepemilikan sumber daya alam, termasuk hak-hak buruh.

“Seandainya tak ada pandemi Covid, kita akan bisa memastikan banyak sekali buruh yang berdemonstrasi di depan gedung parlemen kita,” terangnya.

MUHAMMAD BAQIR






Komnas HAM Apresiasi Vonis Seumur Hidup Pelaku Mutilasi Warga Mimika

19 jam lalu

Komnas HAM Apresiasi Vonis Seumur Hidup Pelaku Mutilasi Warga Mimika

Komnas HAM berharap putusan ini dapat menjadi sinyal langkah maju dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia di Papua.


Komnas HAM Minta Panglima TNI dan MA Awasi Peradilan Kasus Mutilasi 4 Warga Papua

7 hari lalu

Komnas HAM Minta Panglima TNI dan MA Awasi Peradilan Kasus Mutilasi 4 Warga Papua

Permintaan ini disampaikan Komnas HAM karena proses peradilan kasus mutilasi tersebut masih belum transparan dan efektif.


Komnas HAM Soroti 6 Hal dari Sidang Mutilasi 4 Warga Mimika yang Libatkan Anggota TNI

7 hari lalu

Komnas HAM Soroti 6 Hal dari Sidang Mutilasi 4 Warga Mimika yang Libatkan Anggota TNI

Komnas HAM mengatakan proses pengadilan mengabaikan aksesbilitas bagi keluarga korban untuk mengikuti seluruh tahapan persidangan.


Komnas HAM Desak DPR dan Pemerintah Segera Sahkan RUU PPRT

8 hari lalu

Komnas HAM Desak DPR dan Pemerintah Segera Sahkan RUU PPRT

Komnas HAM mendesak agar DPR dan Pemerintah segera membahas RUU PPRT dan mengesahkannya agar ada kepastian hukum untuk pekerja rumah tangga.


The Hasty Health Omnibus Law

10 hari lalu

The Hasty Health Omnibus Law

Indonesia will shortly have a third omnibus law, the health law. A number of professional health care organizations expressed opposition.


Begini Kronologi Kerusuhan PT GNI Berdasarkan Penelusuran Komnas HAM

11 hari lalu

Begini Kronologi Kerusuhan PT GNI Berdasarkan Penelusuran Komnas HAM

Komnas HAM telah melakukan penyelidikan terhadap kericuhan antar pekerja PT Gunbuster Nickel Industri atau PT GNI


Komnas HAM Temukan Ada Salah Kelola Manajemen PT GNI Pemicu Kericuhan

11 hari lalu

Komnas HAM Temukan Ada Salah Kelola Manajemen PT GNI Pemicu Kericuhan

Komnas HAM menemukan adanya salah kelola manajemen di dalam PT GNI yang enggan melaksanakan regulasi terkait ketenagakerjaan


Bantah Kabar Pekerja Lokal PT GNI yang Mulai Bentrok, Ini Kronologi Insiden Versi Komnas HAM

11 hari lalu

Bantah Kabar Pekerja Lokal PT GNI yang Mulai Bentrok, Ini Kronologi Insiden Versi Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengoreksi pernyataan-pernyataan sepihak terkait peristiwa di PT GNI.


4 Kekecewaan Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Dalam Proses Hukum Kasus Ini

12 hari lalu

4 Kekecewaan Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Dalam Proses Hukum Kasus Ini

Sebagian besar Keluarga korban dan para penyintas Tragedi Kanjuruhan tak hadir dalam sidang perdana kasus tersebut pada Senin kemarin.


Komnas HAM Ungkap Ada 6 Ribu Korban HAM Berat Sudah Terverifikasi

13 hari lalu

Komnas HAM Ungkap Ada 6 Ribu Korban HAM Berat Sudah Terverifikasi

Komnas HAM akan membantu Jokowi untuk verifikasi korban yang berhak mendapatkan hak tersebut.