Ekonom Heran Omnibus Law Usulkan Anggota Koperasi Bisa 3 Orang

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law di Bandung, Jawa Barat, Senin, 16 Maret 2020. Ribuan buruh dari seluruh serikat pekerja di Jawa Barat ini mengancam mogok nasional jika rancangan Omnibus Law diloloskan pemerintah. TEMPO/Prima Mulia

    Sejumlah buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law di Bandung, Jawa Barat, Senin, 16 Maret 2020. Ribuan buruh dari seluruh serikat pekerja di Jawa Barat ini mengancam mogok nasional jika rancangan Omnibus Law diloloskan pemerintah. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute of Developing Enterpreneurship yang juga Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono mempertanyakan ketentuan di omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja ihwal syarat pendirian koperasi. Ia heran draf tersebut hendak mengatur pendirian koperasi bisa beranggotakan tiga orang saja.

    "Bagaimana itu pola pikirnya? Saya enggak mengerti. Kalau ada tiga petani masing-masing punya setengah hektare, kemudian bertiga bikin koperasi, terus bikin apa koperasi dengan satu setengah hektare itu," kata Sutrisno dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat untuk RUU Cipta Kerja, Selasa, 5 Mei 2020.

    Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 107 RUU Cipta Kerja. Pasal tersebut mengubah Pasal 6 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang sebelumnya mensyaratkan pendirian koperasi minimal beranggotakan 20 orang.

    Dalam ayat (1) Pasal 107, disebutkan bahwa koperasi primer dibentuk paling sedikit tiga orang. Adapun pada ayat (2) disebutkanbahwa pendirian koperasi sekunder juga bisa dibentuk paling sedikit oleh tiga orang.

    Sutrisno pun meminta DPR memperhatikan hal ini. "Yang ada sekarang (syarat pendirian) dua puluh orang. Ini bisa dipikirkan," kata dia.

    Syarat pendirian koperasi ini juga pernah dipertanyakan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Rieke Diah Pitaloka. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengatakan prinsip pendirian koperasi adalah akumulasi anggota, bukan akumulasi kapital.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Operasi Ketupat 2021 Demi Menegakkan Larangan Mudik, Berlaku 6 Mei 2021

    Sekitar 166 ribu polisi diterjunkan dalam Operasi Ketupat 2021 untuk menegakkan larangan mudik. Mereka tersebar di lebih dari 300 titik.