Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ekonom Heran Omnibus Law Usulkan Anggota Koperasi Bisa 3 Orang

image-gnews
Sejumlah buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law di Bandung, Jawa Barat, Senin, 16 Maret 2020. Ribuan buruh dari seluruh serikat pekerja di Jawa Barat ini mengancam mogok nasional jika rancangan Omnibus Law diloloskan pemerintah. TEMPO/Prima Mulia
Sejumlah buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law di Bandung, Jawa Barat, Senin, 16 Maret 2020. Ribuan buruh dari seluruh serikat pekerja di Jawa Barat ini mengancam mogok nasional jika rancangan Omnibus Law diloloskan pemerintah. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute of Developing Enterpreneurship yang juga Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono mempertanyakan ketentuan di omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja ihwal syarat pendirian koperasi. Ia heran draf tersebut hendak mengatur pendirian koperasi bisa beranggotakan tiga orang saja.

"Bagaimana itu pola pikirnya? Saya enggak mengerti. Kalau ada tiga petani masing-masing punya setengah hektare, kemudian bertiga bikin koperasi, terus bikin apa koperasi dengan satu setengah hektare itu," kata Sutrisno dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat untuk RUU Cipta Kerja, Selasa, 5 Mei 2020.

Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 107 RUU Cipta Kerja. Pasal tersebut mengubah Pasal 6 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang sebelumnya mensyaratkan pendirian koperasi minimal beranggotakan 20 orang.

Dalam ayat (1) Pasal 107, disebutkan bahwa koperasi primer dibentuk paling sedikit tiga orang. Adapun pada ayat (2) disebutkanbahwa pendirian koperasi sekunder juga bisa dibentuk paling sedikit oleh tiga orang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sutrisno pun meminta DPR memperhatikan hal ini. "Yang ada sekarang (syarat pendirian) dua puluh orang. Ini bisa dipikirkan," kata dia.

Syarat pendirian koperasi ini juga pernah dipertanyakan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Rieke Diah Pitaloka. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengatakan prinsip pendirian koperasi adalah akumulasi anggota, bukan akumulasi kapital.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cak Imin Sebut Sudah Teken Izin Rapat Pansus Haji DPR

7 jam lalu

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: Dok/vel
Cak Imin Sebut Sudah Teken Izin Rapat Pansus Haji DPR

Cak Imin mengatakan Pansus Haji akan berfokus pada visa yang tidak sesuai dengan undang-undang.


Rapat Perdana Pansus Haji Kemungkinan Digelar Setelah Semua Jemaah Kembali ke Tanah Air

14 jam lalu

Anggota Komisi VIII DPR Wisnu Wijaya. ANTARA/HO-Humas DPR
Rapat Perdana Pansus Haji Kemungkinan Digelar Setelah Semua Jemaah Kembali ke Tanah Air

Anggota Pansus Haji, Wisnu Wijaya, mengatakan rapat perdana pansus haji kemungkinan digelar setelah semua jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air.


DPR Belum Terima Surat Presiden soal Pengganti Komisioner KPU Hasyim Asy'ari

1 hari lalu

DPR Belum Terima Surat Presiden soal Pengganti Komisioner KPU Hasyim Asy'ari

Jokowi telah menandatangani Kepres Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai anggota KPU RI.


Presiden Jokowi Belum Terbitkan Surpres Pergantian Komisioner KPU, Para Anggota DPR Ingatkan Ini

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua KPU Hasyim Asy'ari (ketiga kiri), Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (ketiga kanan), Menko Polhukam Mahfud MD (kedua kanan), dan Mendagri Tito Karnavian (kiri) menghadiri rapat konsolidasi nasional kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 30 Desember 2023. Jelang 45 hari penyelenggaran Pemilu 2024 KPU menggelar konsolidasi nasional yang diikuti anggota dan ketua KPU daerah se-Indonesia dalam rangka kesiapan penyelenggaraan Pemilu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Jokowi Belum Terbitkan Surpres Pergantian Komisioner KPU, Para Anggota DPR Ingatkan Ini

Para Anggota DPR ini meminta agar Presiden Jokowi segera menerbitkan surpres pergantian komisioner KPU. Apa alasannya?


Anggota DPR dan DPRD DKI Jakarta Kritik Kebijakan Cleansing Guru Honorer

3 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat RDPU dengan Ikatan Alumni ITB (IA-ITB), Yayasan Alumni Peduli IPB (YAPI), Ikatan Alumni UI (ILUNI-UI), Ikatan Alumni Atma Jaya Jakarta dan Ikatan Alumni Trisakti (IKA USAKTI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 3 Jul 2024? Foto :Dok.DPR. Jaka/Andri
Anggota DPR dan DPRD DKI Jakarta Kritik Kebijakan Cleansing Guru Honorer

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menilai, kebijakan yang dinamai "cleansing" terhadap para guru honorer di DKI Jakarta tersebut kurang humanis.


Legislator Gerindra Desak Pelaku Katrol Nilai Rapor di Depok Dipidana

3 hari lalu

Anggota Komisi X DPR RI Nuroji saat Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Foto : Farhan/Andri
Legislator Gerindra Desak Pelaku Katrol Nilai Rapor di Depok Dipidana

Anggota DPR dari Gerindra meminta semua pelaku katrol nilai rapor di Depok dipidana. Hasil evaluasi Komisi X, PPDB hanya bermasalah di kota-kota besar


DPR Tunggu Surpres untuk Memilih Pengganti Hasyim As'ari

3 hari lalu

Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya, Ahmad Doli Kurnia Tandjung di komplek perumahan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
DPR Tunggu Surpres untuk Memilih Pengganti Hasyim As'ari

Komisi II DPR menunggu surpres untuk memilih pengganti Hasyim Asy;ari sebagai ketua dan anggota KPU. Agar Pilkada 202ti tak terganggu


Durasi Pembahasan RUU TNI Terbatas, Imparsial Khawatir Transaksional

4 hari lalu

Dokumen terbaru dari Cilangkap kembali memantik kontroversi RUU TNI. Usulan revisi sarat agenda perluasan wewenang militer.
Durasi Pembahasan RUU TNI Terbatas, Imparsial Khawatir Transaksional

Direktur Imparsial Gufron Mabruri mendesak agar pembahasan RUU TNI tidak dilanjutkan.


Anggota Pansus Haji Yakin Rampungkan Kerja Sebelum Purna Tugas DPR

4 hari lalu

Jemaah haji Indonesia menuju bus untuk kembali ke hotel di Mina, Mekah, Arab Saudi, Selasa, 18 Juni 2024. Jemaah Indonesia yang mengambil nafar awal mulai didorong dari Mina menuju hotel di Mekah hingga sebelum matahari terbenam pada 12 Zulhijah atau 18 Juni 2024, sementara yang mengambil nafar tsani akan meninggalkan Mina pada 13 Zulhijah atau 19 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Anggota Pansus Haji Yakin Rampungkan Kerja Sebelum Purna Tugas DPR

Pada Selasa, 9 Juli lalu, DPR menyetujui pembentukan pansus haji dalam sidang paripurna ke-21 masa persidangan V.


Komisi X Dorong Pembukaan Sekolah Darurat di Papua Pasca Insiden Pembakaran

4 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti. Dok. DPR. Ist/Man
Komisi X Dorong Pembukaan Sekolah Darurat di Papua Pasca Insiden Pembakaran

Komisi X DPR RI meminta pemerintah buka sekolah darurat usai peristiwa pembakaran gedung sekolah yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM)