Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Survei SMRC: Ternyata Mayoritas Warga Belum Tahu RUU Cipta Kerja

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Sejumlah aktivis memegang cermin dan poster saat menggelar aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2010. Aksi dari gerakan #BersihkanIndonesia tersebut menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dengan membawa cermin yang memantulkan cahaya matahri ke gedung DPR sebagai simbolisasi bahwa legislator yang seharusnya mewakili rakyat telah disilaukan oleh kepentingan oligarki tambang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah aktivis memegang cermin dan poster saat menggelar aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2010. Aksi dari gerakan #BersihkanIndonesia tersebut menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dengan membawa cermin yang memantulkan cahaya matahri ke gedung DPR sebagai simbolisasi bahwa legislator yang seharusnya mewakili rakyat telah disilaukan oleh kepentingan oligarki tambang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Hasil survei lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan mayoritas masyarakat belum mengetahui Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja.

"Saat ini baru 26 persen yang tahu RUU Cipta Kerja. Mayoritas warga 74 persen masih belum tahu. Ada kenaikan awarness pada RUU ini dibanding Maret lalu, tapi kenaikan itu masih sangat sedikit dalam 5 bulan terakhir," kata Direktur Riset, Deni Irvani, melalui keterangan tertulis, Selasa 14 Juli 2020.

Deni mengatakan persentase warga yang menyatakan tahu RUU Cipta Kerja masih relatif rendah. Meskipun ada kenaikan dibanding survei sebelumnya.

Pada Maret lalu hanya 14 persen yang mengetahui RUU Cipta Kerja. Ada kenaikan sebesar 12 persen dibandingkan survei pada bulan Juli ini.

"Pada Maret lalu hanya 14 persen yang tahu RUU Cipta kerja alias Omnibus Law, sementara sekarang sudah naik menjadi 26 persen," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rendahnya angka pengetahuan masyarakat mengenai RUU ini, menurut Deni merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Ia mengatakan harus ada upaya menyebarkan RUU ini secara lebih luas agar masyarakat memahaminya.

“Karena itu, kenyataan bahwa baru 26% warga yang mengetahui RUU Cipta Kerja menunjukkan bahwa ada pekerjaan rumah untuk menyebarkan informasi tentang RUU secara lebih luas dan merata agar lebih banyak warga memahaminya,” ujar Deni.

Wawancara per telepon dilakukan pada 8-11 Juli 2020 terhadap 2.215 responden yang dipilih secara acak di seluruh Indonesia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

41 hari lalu

Massa membawa replika batu nisan makam di Aksi Sejagad : 30 Hari Matinya Demokrasi di Rezim Jokowi di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta Kamis sore 14 Maret 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

Aksi Sejagad: 30 Hari Matinya Demokrasi di Era Kepemimpinan Jokowi di Yogyakarta sebut Pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia


Politikus dan Pengamat Politik Soroti Lonjakan Suara PSI di Sirekap KPU, Kok Bisa Menggelembung?

52 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Politikus dan Pengamat Politik Soroti Lonjakan Suara PSI di Sirekap KPU, Kok Bisa Menggelembung?

Sejumlah politikus dan pengamat politik menyoroti kenaikan secara drastis perolehan suara PSI akhir pekan lalu di Sirekap Pemilu 2024.


Sidang Penghinaan Jokowi, Gugatan David Tobing Diangggap Hanya untuk Mengganggu Rocky Gerung

57 hari lalu

Akademisi Rocky Gerung saat menjadi narasumber dalam rapat Pansus BLBI DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 September 2023. Panitia Khusus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Dewan Perwakilan Daerah (Pansus BLBI DPD) Jilid 2 tersebut untuk menuntaskan rekomendasi-rekomendasi dari Pansus sebelumnya serta menargetkan dapat membawa obligor BLBI sampai ke ranah pidana. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sidang Penghinaan Jokowi, Gugatan David Tobing Diangggap Hanya untuk Mengganggu Rocky Gerung

Kritik Rocky Gerung terhadap kebijakan UU Omnibus Law dianggap oleh David Tobing sebagai penghinaan terhadap Presiden Jokowi.


Delapan Partai Lolos dan Tidak ke Senayan Versi Hitung Cepat SMRC

58 hari lalu

Sejumlah warga mencoblos kertas suara saat pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Wamena, Papua Pegunungan, Sabtu 24 Februari 2024. Sebanyak 94 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan PSU yang dilaksanakan di Distrik Wamena dan Hubikiak. ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra
Delapan Partai Lolos dan Tidak ke Senayan Versi Hitung Cepat SMRC

Berdasarkan hasil quick count yang dilakukan SMRC, ada 8 partai yang diperkirakan bakal lolos ke Senayan. PDIP mendapat suara terbanyak.


Berjilid-jilid Aksi Gejayan Memanggil, Terakhir Kritisi Pemerintahan Jokowi dan Kemunduran Demokrasi

13 Februari 2024

Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) melakukan aksi damai #GejayanMemanggil Menolak Omnibus Law di Gejayan, Sleman, D.I Yogyakarta, Senin, 9 Maret 2020. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko
Berjilid-jilid Aksi Gejayan Memanggil, Terakhir Kritisi Pemerintahan Jokowi dan Kemunduran Demokrasi

Sebelum Aksi Gejayan Memanggil di pertigaan Gejayan, Yogyakarta pada Senin 12 Februari 2024 telah berjilid-jilid aksi mahasiswa, pelajar, dan jurnalis


Tim Kampanye Anies Baswedan Serukan Revisi UU Cipta Kerja

25 Januari 2024

Calon presiden Indonesia nomor urut 01, Anies Baswedan saat memberikan pidato politik pada kampanye terbuka di Lapangan Mini Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin, 22 Januari 2024. Diharapkan target 80 persen suara di Jawa Barat dapat tercapai. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Tim Kampanye Anies Baswedan Serukan Revisi UU Cipta Kerja

Tim kampanye tiga pasangan capres-cawapres bicara tentang perlindungan lingkungan hidup. Timnas Anies Baswedan menilai UU Cipta Kerja harus direvisi.


PHK Kian Marak Usai UU Cipta Kerja Disahkan, Aspek Soroti Sejumlah Modus Perusahaan

24 Januari 2024

Ilustrasi PHK. Shutterstock
PHK Kian Marak Usai UU Cipta Kerja Disahkan, Aspek Soroti Sejumlah Modus Perusahaan

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat menyebut, banyak perusahaan menggunakan PHK sebagai kedok.


SMRC Sebut Makan Siang Gratis Janji Paling Tak Penting, Ini Respons TKN Prabowo-Gibran

13 Januari 2024

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka membagikan susu kemasan ke warga di area car free day Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu, 3 Desember 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
SMRC Sebut Makan Siang Gratis Janji Paling Tak Penting, Ini Respons TKN Prabowo-Gibran

Habiburokhman mengklaim mendapatkan informasi, hasil survei SMRC menyatakan Prabowo-Gibran saat ini telah memiliki elektabilitas lebih dari 50 persen.


Cak Imin Janji Revisi UU Ciptaker Jika Menang Pilpres 2024, Singgung Kontrak Kerja, Hak Normatif Pekerja..

11 Januari 2024

Calon wakil presiden Indonesia nomor urut 1, Muhaimin Iskandar saat memberikan pidato politik dalam acara Silaturahmi Majelis Taklim dan Guru Ngaji se-Kabupaten Bekasi di Gedung Guru, Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin, 18 Desember 2023. Dalam pidatonya, Cak Imin menjanjikan kesejahteraan guru ngaji majelis taklim di seluruh Indonesia dan berjanji membebaskan Pajak PBB untuk pesantren dan Majelis Taklim jika terpilih dan menang dalam pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Cak Imin Janji Revisi UU Ciptaker Jika Menang Pilpres 2024, Singgung Kontrak Kerja, Hak Normatif Pekerja..

Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berjanji akan merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) untuk kepentingan bersama.


Peneliti SMRC Usul 3 Langkah untuk Dongkrak Elektabilitas Ganjar Pranowo - Mahfud Md

4 Januari 2024

Calon presiden dan wakil presiden Indonesia nomor urut 3 Ganjar Pranowo (tengah), Mahfud MD (ketiga dari kanan) dan Dewan Penasehat TPN Ganjar-Mahfud MD, Yenny Wahid serta tokoh lintas agama bergandengan tangan pada acara Konser Lilin Putih di Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta, Rabu, 3 Januari 2024. Konser perayaan natal dan tahun baru 2023 yang mengangkat tema
Peneliti SMRC Usul 3 Langkah untuk Dongkrak Elektabilitas Ganjar Pranowo - Mahfud Md

Peneliti SMRC Saidiman Ahmad mengatakan elektabilitas Ganjar Pranowo - Mahfud Md masih belum rebound. Ia mengusulkan langkah untuk dongkrak suara.