Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengacara Bantah Joko Tjandra Ganti Nama

image-gnews
Sidang Peninjauan Kembali buronan kasus cessie Bank Bali Joko Tjandra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 6 Juli 2020. TEMPO/Rosseno Aji
Sidang Peninjauan Kembali buronan kasus cessie Bank Bali Joko Tjandra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 6 Juli 2020. TEMPO/Rosseno Aji
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara buronan kasus cessie Bank Bali Joko Tjandra membantah kliennya mengganti nama. "Dia tidak pernah berganti nama," kata pengacara Joko, Andi Putra Kusuma di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 6 Juli 2020.

Andi mengatakan sejak 2008 kliennya menggunakan nama Joko Sugiarto Tjandra, bukan Djoko Sugiarto Tjandra. Dia mengatakan hal itu bisa dibuktikan dari sejumlah berkas pengadilan dalam kasus yang menjerat kliennya. "Bisa dicek di internet, di berkas putusan itu Joko Sugiarto Tjandra," kata dia.

Andi mengatakan juga tidak mengetahui bahwa kliennya sudah berganti warga negara menjadi Papua Nugini. Dia mengatakan Joko mendaftarkan Peninjauan Kembali dengan KTP DKI Jakarta. "Saya belum pernah melihat satu bukti beliau berwarga negara Papua Nugini," kata dia.

Sebelumnya, Masyarakat Antikorupsi Indonesia mengaku mendapat informasi bahwa Joko Tjandra mengubah namanya di pengadilan negeri di Papua. MAKI menyebut nama diubah dari Djoko menjadi Joko.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan pengubahan nama itu yang membuat Joko Tjandra tidak terdeteksi saat masuk ke Indonesia untuk mendaftarkan PK ke PN Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud Md memerintahkan kejaksaan dan polisi untuk menangkap Joko Tjandra saat hadir di persidangan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Joe Biden Klaim Pamannya Dimakan Kanibal di Papua Nugini, Begini Kata PM Marape

4 hari lalu

Presiden AS Joe Biden saat kunjungannya di Chavis Community Center di Raleigh, North Carolina, AS, 26 Maret 2024. REUTERS/Elizabeth Frant
Joe Biden Klaim Pamannya Dimakan Kanibal di Papua Nugini, Begini Kata PM Marape

Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengatakan negaranya tidak pantas dicap kanibal setelah Presiden AS Joe Biden bercerita tentang pamannya yang tewas di sana pada Mei 1944.


Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

38 hari lalu

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

Berdasar V-Dem Democracy Index 2024, Faisal Basri sebut Jokowi membuat indeks demokrasi mendekati nol, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.


Perang Suku di Papua Nugini Tewaskan 64 Orang, Mayat-mayat Tergeletak di Jalanan

19 Februari 2024

Human interest - Peserta perang antar suku di Festival Lembah Baliem, Wamena, Papua. Tempo/Rully Kesumaru
Perang Suku di Papua Nugini Tewaskan 64 Orang, Mayat-mayat Tergeletak di Jalanan

Papua Nugini dilanda perang suku terbesar dalam sejarah. PM Australia ikut resah.


TNI Pastikan Kerusuhan di Papua Nugini Tidak Berdampak ke Indonesia

14 Januari 2024

Brigjen Nugraha Gumilar. Dok Pribadi
TNI Pastikan Kerusuhan di Papua Nugini Tidak Berdampak ke Indonesia

Kapuspen TNI Mayjen Nugraha Gumilar memastikan kerusuhan yang terjadi di Papua Nugini tidak berdampak ke Indonesia. Perbatasan diklaim kondusif.


Papua Nugini Berangsur Tenang setelah Pemogokan PNS Berujung Kerusuhan Massal

12 Januari 2024

Penjarahan dan pembakaran selama protes atas pemotongan gaji polisi dan PNS  di Port Moresby, Papua Nugini 10 Januari 2024 dalam tangkapan layar yang diperoleh dari video media sosial. Leo Manuai/via REUTERS
Papua Nugini Berangsur Tenang setelah Pemogokan PNS Berujung Kerusuhan Massal

Tentara dan polisi berpatroli di jalan-jalan Port Moresby yang sepi sepanjang Jumat setelah Papua Nugini mengumumkan keadaan darurat


Kerusuhan di Papua Nugini, KBRI Port Moresby Tingkatkan Perlindungan bagi WNI

12 Januari 2024

Orang-orang mengambil bagian dalam penjarahan dan pembakaran selama protes atas pemotongan gaji polisi yang menurut para pejabat terjadi karena kesalahan administratif, di Port Moresby, Papua Nugini 10 Januari 2024 Leo Manuai/via REUTERS
Kerusuhan di Papua Nugini, KBRI Port Moresby Tingkatkan Perlindungan bagi WNI

KBRI Port Moresby telah berkoordinasi dengan pemerintah dan kepolisian Papua Nugini untuk meningkatkan pelindungan dan keamanan bagi WNI


Papua Nugini Rusuh Akibat Gaji PNS Dipotong: 15 Orang Tewas, Penjarahan Meluas

11 Januari 2024

James Marape, Perdana Menteri Papua Nugini. Sumber: Reuters
Papua Nugini Rusuh Akibat Gaji PNS Dipotong: 15 Orang Tewas, Penjarahan Meluas

Papua Nugini diguncang kerusuhan setelah gaji PNS dan polisi dipotong. Aksi protes berlangsung rusuh yang mengakibatkan penjarahan.


Australia dan PNG Tanda Tangani Perjanjian Keamanan 'Tingkat Keras'

7 Desember 2023

James Marape, Perdana Menteri Papua Nugini. Sumber: Reuters
Australia dan PNG Tanda Tangani Perjanjian Keamanan 'Tingkat Keras'

Australia dan Papua Nugini (PNG) menandatangani perjanjian keamanan di mana kedua negara akan berkonsultasi jika ada serangan eksternal.


Papua Nugini akan Rekrut Polisi Australia Jadi Pejabat di Kepolisian

5 Desember 2023

James Marape, Perdana Menteri Papua Nugini. Sumber: Reuters
Papua Nugini akan Rekrut Polisi Australia Jadi Pejabat di Kepolisian

Papua Nugini akan merekrut petugas kepolisian Australia untuk posisi-posisi penting dalam kepolisian nasionalnya


Daftar Negara Yang Tolak Gencatan Senjata Israel Hamas, Ada Tetangga RI

23 November 2023

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berbicara dalam Sidang Majelis Umum PBB yang membahas konflik Israel Palestina di New York, Amerika Serikat pada Kamis 26 Oktober 2023. Foto: Kemlu RI
Daftar Negara Yang Tolak Gencatan Senjata Israel Hamas, Ada Tetangga RI

Ada 14 negara menolak resolusi gencatan senjata Israel Hamas saat diajukan dalam Sidang Majelis Umum PBB, 27 Oktober 2023.