Mengintip Isi RUU HIP yang Menuai Kontroversi

Reporter

Poster yang dibawa massa Aliansi Nasional Anti Komunis saat melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020. Dalam aksi tersebut, massa juga menuntut agar DPR mengusut tuntas inisiator RUU Haluan Ideologi Pancasila. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kelompok menuding Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP mencabut Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang larangan ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme.

Atas dasar ini, kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Nasional Anti-Komunis (Anak NKRI), akan menggelar 'Apel Siaga Ganyang Komunis' hari ini, Ahad, 5 Juli 2020.

"Apel ini bentuk kesiapsiagaan penuh para laskar, jawara, dan brigade menjadi pasukan terdepan dalam mengganyang komunis di NKRI ini," kata Ketua Media Center Persaudaraan Alumni atau PA 212 Novel Bamukmin melalui pesan singkat hari ini, Sabtu, 4 Juli 2020.

Rancangan undang-undang yang menuai kontroversi ini merupakan usulan dari DPR. Sejauh ini, pemerintah belum menyatakan sikap tegas menolak RUU tersebut. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bahkan mengatakan pemerintah masih mengkaji draf aturan itu.

Draf RUU Haluan Ideologi Pancasila terdiri dari 10 bab. Yakni Ketentuan Umum; Haluan Ideologi Pancasila; Haluan Ideologi Pancasila sebagai Pedoman Pembangunan Nasional; Haluan Ideologi Pancasila sebagai Pedoman Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Juga Haluan Ideologi Pancasila sebagai Pedoman Sistem Nasional Kependudukan dan Keluarga; Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila; Partisipasi Masyarakat; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Dalam Ketentuan Umum, Haluan Ideologi Pancasila dijelaskan sebagai pedoman bagi cipta, rasa, karsa, dan karya seluruh bangsa Indonesia dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong untuk mewujudkan suatu tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi yang berkeadilan sosial.

Dalam Bab II Pasal 2, Haluan Ideologi Pancasila terdiri atas pokok-pokok pikiran dan fungsi Haluan Ideologi Pancasila; tujuan, sendi pokok, dan ciri pokok Pancasila; masyarakat Pancasila; dan demokrasi Pancasila.

Adapun yang menuai kontroversi di antaranya Pasal 7 tentang ciri pokok Pancasila. Disebutkan bahwa ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan.

Trisila yang dimaksud terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong royong. Pasal 7 yang memuat setidaknya tiga kata kunci, yakni trisila, ekasila, dan ketuhanan yang berkebudayaan ini dikritik lantaran dianggap merujuk pada Pancasila 1 Juni 1945, bukan Pancasila yang disepakati dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

RUU Haluan Ideologi Pancasila ini dibuat untuk memperkuat posisi kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang tertuang dalam Pasal 44. Selama ini, keberadaan BPIP berlandaskan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2018.

Para pihak yang keberatan dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila juga mempersoalkan ketiadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (Tap MPRS) Nomor XXV Tahun 1966 dalam konsideran. Tap yang diteken Ketua MPRS Jenderal A.H. Nasution menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang dan larangan menyebarkan ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme.






Draf Final RKUHP Dibahas Hari Ini, Komisi Hukum DPR Dorong Sejumlah Pasal Direvisi

2 hari lalu

Draf Final RKUHP Dibahas Hari Ini, Komisi Hukum DPR Dorong Sejumlah Pasal Direvisi

Komisi Hukum DPR bersama Kementerian Hukum dan HAM bakal membahas draf akhir Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hari ini


Sekretaris Dewan Pengarah BPIP: Agama, Etika dan Moral Jadikan Nilai Pancasila

3 hari lalu

Sekretaris Dewan Pengarah BPIP: Agama, Etika dan Moral Jadikan Nilai Pancasila

Masyarakat Bali menjadi contoh bagus terkait toleransi dan perdamaian antara agama.


BPIP: Aplikasikan Nilai Pancasila dengan Bantu Korban Gempa Cianjur

4 hari lalu

BPIP: Aplikasikan Nilai Pancasila dengan Bantu Korban Gempa Cianjur

Rasa kemanusiaan ada dalam perikehidupan masyarakat Indonesia. Itulah Pancasila.


Seminar Pancasila: Indonesia Bawa Nilai Pancasila di G20

4 hari lalu

Seminar Pancasila: Indonesia Bawa Nilai Pancasila di G20

Ada 3 tolok ukur keberhasilan diplomasi Pancasila dalam Presidensi G20, yakni tataran negara, substansi, dan masyarakat.


Luncurkan Buku Pedoman Islam Wasathiyah, MUI Singgung Politik Praktis di Masjid

6 hari lalu

Luncurkan Buku Pedoman Islam Wasathiyah, MUI Singgung Politik Praktis di Masjid

Ketua Komisi Dakwah MUI, Ahmad Zubaidi, menilai hajatan politik salah satu faktor yang bisa memecah belah umat Islam Indonesia


BPIP Dorong Generasi Muda Aktualisasikan Nilai Pancasila Lewat Media

7 hari lalu

BPIP Dorong Generasi Muda Aktualisasikan Nilai Pancasila Lewat Media

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Direktorat Evaluasi mendorong generasi muda untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila melalui media baru kepada ratusan mahasiswa di Jayapura.


Romo Benny: Hasil Riset, Perilaku Masyarakat Mencerminkan Pancasila

9 hari lalu

Romo Benny: Hasil Riset, Perilaku Masyarakat Mencerminkan Pancasila

Tercermin dalam sikap tolong menolong saat pandemi Covid-19.


Sosialisasikan RUU KUHP, Kominfo Libatkan Masyarakat dan Akademisi

9 hari lalu

Sosialisasikan RUU KUHP, Kominfo Libatkan Masyarakat dan Akademisi

Penyusunan RUU KUHP telah melalui berbagai diskusi dan sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat


Pancasila Sangat Relevan Hadapi Tantangan Zaman

11 hari lalu

Pancasila Sangat Relevan Hadapi Tantangan Zaman

Indonesia perlu konsisten menata, memperbaiki pengelolaan pemerintahan dari dimensi stabilitas, akuntabilitas kualitas yang berdadarkan nilai-nilai luhur Pancasila


Aher Sebut Pancasila Sudah Final dan Tidak Perlu Diotak-atik

13 hari lalu

Aher Sebut Pancasila Sudah Final dan Tidak Perlu Diotak-atik

Aher menilai keberagaman yang dimiliki Indonesia bisa disatukan melalui Pancasila. Tidak ada satu agama pun yang bertentangan dengan falsafah itu