Moeldoko Sebut Ada Masalah Penyerapan Anggaran di Kemenkes

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 20 Maret 2020. Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 20 Maret 2020. Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    TEMPO.CO, JakartaKepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui ada sejumlah masalah dalam penyerapan anggaran di Kementerian Kesehatan. Padahal, kata dia, dana tersebut dibutuhkan untuk mengatasi pandemi Covid-19.

    "Ada beberapa kementerian yang disinggung, pertama Kemenkes dengan anggaran cukup besar, tapi serapan anggaran 1,53 persen," kata Moeldoko dalam wawancara khusus dengan ANTARA, di kantornya Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020.

    Moeldoko mengatakan setelah didalami ada beberapa persoalan. Pertama, masalah koordinasi antara pemerintah daerah. Kemudian persoalan BPJS.

    Masalah selanjutnya adalah pada proses verifikasi data tenaga kesehatan. "Verifikasi data tenaga kesehatan juga perlu ada koordinasi, jangan sampai ada salah sasaran dan masalah ketiga ada regulasi Kemenkes yang lama menghadapi situasi seperti ini. Regulasi itu tidak cocok lagi, jadi perlu ada perbaikan," kata Moeldoko.

    Intinya, kata Moeldoko, dalam situasi pandemi Covid-19, perlu langkah-langkah baru yang dilakukan Kemenkes.

    Menurut Moeldoko, tingkat 'kegemasan' Presiden Jokowi Widodo terhadap mandeknya penyerapan anggaran dan lambatnya penanganan Covid-19 sudah mendekati puncak.

    "Gemasnya Presiden Jokowi dari angka 1-5 sudah mendekati angka 5. Presiden ingin skema bantuan tadi, bansos, bantuan ekonomi dan keuangan itu tidak telat, kalau terlambat Presiden mengatakan dunia usaha sudah mati," ujar Moeldoko.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BUMN Bio Farma Produksi Vaksin Virus Corona 2021, Ada Syaratnya

    Bio Farma memerlukan akan produksi vaksin virus corona awal 2021 bila semua syarat terpenuhi. BUMN itu bekerja sama dengan Sinovac Biotech Ltd.