TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui ada sejumlah masalah dalam penyerapan anggaran di Kementerian Kesehatan. Padahal, kata dia, dana tersebut dibutuhkan untuk mengatasi pandemi Covid-19.
"Ada beberapa kementerian yang disinggung, pertama Kemenkes dengan anggaran cukup besar, tapi serapan anggaran 1,53 persen," kata Moeldoko dalam wawancara khusus dengan ANTARA, di kantornya Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020.
Moeldoko mengatakan setelah didalami ada beberapa persoalan. Pertama, masalah koordinasi antara pemerintah daerah. Kemudian persoalan BPJS.
Masalah selanjutnya adalah pada proses verifikasi data tenaga kesehatan. "Verifikasi data tenaga kesehatan juga perlu ada koordinasi, jangan sampai ada salah sasaran dan masalah ketiga ada regulasi Kemenkes yang lama menghadapi situasi seperti ini. Regulasi itu tidak cocok lagi, jadi perlu ada perbaikan," kata Moeldoko.
Intinya, kata Moeldoko, dalam situasi pandemi Covid-19, perlu langkah-langkah baru yang dilakukan Kemenkes.
Menurut Moeldoko, tingkat 'kegemasan' Presiden Jokowi Widodo terhadap mandeknya penyerapan anggaran dan lambatnya penanganan Covid-19 sudah mendekati puncak.
"Gemasnya Presiden Jokowi dari angka 1-5 sudah mendekati angka 5. Presiden ingin skema bantuan tadi, bansos, bantuan ekonomi dan keuangan itu tidak telat, kalau terlambat Presiden mengatakan dunia usaha sudah mati," ujar Moeldoko.
