Politikus Golkar Minta KPK Proses Hukum Masalah Kartu Prakerja

Warga mengisi formulir pendaftaran Kartu Pra Kerja secara daring di Kampung Pasir Babakan, Lebak, Banten, Selasa, 14 April 2020. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Golkar Andi Sinulingga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi memproses lebih lanjut temuan masalah dalam program Kartu Prakerja. Alasannya, KPK telah menyimpulkan bahwa program itu melanggar aturan pengadaan barang dan jasa.

"Sebaiknya KPK memproses ke tahapan yang lebih konkret dalam penegakan hukum, jangan cuma disetop," kata Andi dalam keterangannya, Jumat, 19 Juni 2020.

Andi meminta KPK memeriksa penanggung jawab program dan semua pihak yang terkait dengan proyek senilai Rp 6,4 triliun itu. Apalagi, kata dia, proyek itu dianggap memiliki konflik kepentingan dan berpotensi merugikan keuangan negara. "Karena itu, penanggung jawab program dan semua yang terkait pada proyek triliunan rupiah itu harus diperiksa oleh KPK."

Penanggung jawab Kartu Prakerja adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang dipimpin Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Direktur Kemitraan dan Komunikasi Manajemen Pelaksana Pra Kerja, Panji Winanteya Ruky mengatakan pemerintah akan mengevaluasi temuan KPK itu.

Komisi antikorupsi menemukan sejumlah masalah dalam empat aspek program Prakerja. Seperti peserta yang bukan kelompok target sasaran dan kerja sama dengan delapan platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.

KPK juga menemukan bahwa kurasi materi pelatihan tidak dengan kompetensi memadai, metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, hingga merugikan keuangan negara karena metodenya hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menuturkan, hasil kajian dan rekomendasi KPK soal program kartu Prakerja itu sudah dipaparkan kepada Kemenko Perekonomian dan instansi terkait pada 28 Mei 2020.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | ANDITA RAHMA | DEWI NURITA






KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

7 jam lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


Politikus Senior Golkar Dukung Anies Baswedan Jadi Calon Presiden 2024

8 jam lalu

Politikus Senior Golkar Dukung Anies Baswedan Jadi Calon Presiden 2024

Politikus senior Golkar itu menyebut Anies Baswedan sebagai juniornya di Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).


Pertemuan Puan Maharani dan Airlangga Diperkirakan Digelar Sabtu Ini

12 jam lalu

Pertemuan Puan Maharani dan Airlangga Diperkirakan Digelar Sabtu Ini

Sebelumnya Puan Maharani telah sowan ke Partai NasDem, Partai Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

13 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

14 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

16 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

17 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Ridwan Kamil Mengaku Bangun Komunikasi Politik dengan Berbagai Tokoh

1 hari lalu

Ridwan Kamil Mengaku Bangun Komunikasi Politik dengan Berbagai Tokoh

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan telah berkomunikasi dengan berbagai tokoh politik terkait langkah politiknya di masa mendatang.