TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Golkar Andi Sinulingga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi memproses lebih lanjut temuan masalah dalam program Kartu Prakerja. Alasannya, KPK telah menyimpulkan bahwa program itu melanggar aturan pengadaan barang dan jasa.
"Sebaiknya KPK memproses ke tahapan yang lebih konkret dalam penegakan hukum, jangan cuma disetop," kata Andi dalam keterangannya, Jumat, 19 Juni 2020.
Andi meminta KPK memeriksa penanggung jawab program dan semua pihak yang terkait dengan proyek senilai Rp 6,4 triliun itu. Apalagi, kata dia, proyek itu dianggap memiliki konflik kepentingan dan berpotensi merugikan keuangan negara. "Karena itu, penanggung jawab program dan semua yang terkait pada proyek triliunan rupiah itu harus diperiksa oleh KPK."
Penanggung jawab Kartu Prakerja adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang dipimpin Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Direktur Kemitraan dan Komunikasi Manajemen Pelaksana Pra Kerja, Panji Winanteya Ruky mengatakan pemerintah akan mengevaluasi temuan KPK itu.
Komisi antikorupsi menemukan sejumlah masalah dalam empat aspek program Prakerja. Seperti peserta yang bukan kelompok target sasaran dan kerja sama dengan delapan platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.
KPK juga menemukan bahwa kurasi materi pelatihan tidak dengan kompetensi memadai, metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, hingga merugikan keuangan negara karena metodenya hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menuturkan, hasil kajian dan rekomendasi KPK soal program kartu Prakerja itu sudah dipaparkan kepada Kemenko Perekonomian dan instansi terkait pada 28 Mei 2020.
BUDIARTI UTAMI PUTRI | ANDITA RAHMA | DEWI NURITA
