Kemendikbud: Tidak Ada Rencana Peleburan Mata Pelajaran Agama

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi anak siswa Sekolah Dasar (SD). TEMPO/Prima Mulia

    Ilustrasi anak siswa Sekolah Dasar (SD). TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud menegaskan tidak ada rencana peleburan Mata Pelajaran Agama dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) seperti informasi yang beredar di publik.

    Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Kabalitbangbuk) Kemendikbud Totok Suprayitno mengatakan kementerian memang terus mengkaji penyederhanaan kurikulum. Tetapi sampai kini belum ada keputusan apapun.

    "Kelompok mata pelajaran tidak digabung seperti itu tetapi tetap berdiri sendiri seperti yang berlaku saat ini," kata Totok dalam keterangan tertulis hari ini, Kamis, 18 Juni 2020.

    Dia menuturkan bahwa yang ramai beredar di media sosial adalah bahan diskusi internal awal di tim kerja kurikulum. Diskusi masih terus berlangsung dan saat ini belum ada keputusan apapun dari kementerian.

    Sebelumnya, beredar informasi di media sosial materi diskusi mengenai penyederhanaan kurikulum. Berdasarkan informasi di beberapa grup percakapan daring tersebut ada paparan usulan peleburan Mata Pelajaran Agama Kelas 1 hingga Kelas 3 Sekolah Dasar.

    ADVERTISEMENT

    Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad juga menegaskan bahwa tidak ada rencana melebur Mata Pelajaran Agama dengan pelajaran lainnya.

    Menurut Hamid, pembahasan tentang penyederhanaan kurikulum dilakukan agar pembelajaran berjalan lebih efektif. "Pusat Kurikulum menyiapkan penyederhanaan kurikulum disertai penyusunan berbagai modul pendukungnya."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.