Forum Sekjen Tolak RUU Pemilu: Kita Semua Kecolongan

Reporter

Ilustrasi Pemilu. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Tujuh sekretaris jenderal partai yang gagal masuk DPR bernaung dalam Forum Sekjen Pro-demokrasi. Mereka menolak substansi Rancangan Undang-Undang atau RUU Pemilu yang tengah digodok DPR.

Mereka berpendapat RUU Pemilu yang tengah dibahas DPR telah mengubah sistem pemilu proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup dengan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) naik dari 4 persen menjadi 5-7 persen pada Pemilu 2024.

“Ini nyata-nyata kita semua kecolongan. Enggak jelas kapan kajian akademis, kapan diskusi pendahuluan, eh tiba-tiba sudah menjadi prolegnas di DPR RI. Prioritas lagi. Kerja kilat," ujar Sekjen Perindo Ahmad Rofiq lewat keterangan tertulis Forum Sekjen pada hari ini, Ahad, 7 Juni 2020.

Para sekjen tersebut adalah Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor, Sekjen Partai Hanura Gede Pasek Suardika, Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq, Sekjen PSI Raja Juli Anthoni, Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan, serta Sekjen Partai Garuda Abdullah Mansuri.

Sekjen Partai Hanura Gede Pasek Suardika menilai sistem pemilu seperti itu menyebabkan daerah tidak diwakili oleh wakil yang layak. Ini karena pemilik suara yang lebih banyak bisa gugur oleh mereka yang dapat suara sedikit di daerah itu.

"Hanya karena partainya secara nasional digugurkan oleh aturan PT (parliamentary threshold) yang tidak masuk akal itu," ujar Gede Pasek.

Sekjen PSI Raja Juli Antoni berpendapat parliamentary threshold dan presidential threshold adalah ancaman nyata bagi demokrasi.

"Masyarakat luas harus segera disadarkan."

Para pejabat teras partai gurem itu berjanji berkomunikasi dengan partai-partai yang ada di DPR, termasuk dengan partai yang menentang RUU Pemilu seperti mereka, yakni PAN, PPP, dan Partai Demokrat.






Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

6 jam lalu

Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

Draf Perpu sudah dibicarakan dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Komisi II. Tito menargetkan Perpu Pemilu rampung paling lambat pada Desember.


KBRI Gunakan Aplikasi untuk Data WNI di Malaysia

3 hari lalu

KBRI Gunakan Aplikasi untuk Data WNI di Malaysia

KBRI di Kuala Lumpur mulai menggunakan aplikasi KBRIKL APP untuk mendata jumlah dan keberadaan warga negara Indonesia di Malaysia.


Miliki Perdana Menteri Baru, Bagaimana Sistem Pemerintahan di Malaysia?

5 hari lalu

Miliki Perdana Menteri Baru, Bagaimana Sistem Pemerintahan di Malaysia?

Malaysia memiliki sistem pemerintahan yang unik, di mana raja yang akan memerintah dipilih setiap lima tahun sekali.


Fitch Solutions Sebut Investor Bakal Menjauh Sampai Politik di Malaysia Stabil

8 hari lalu

Fitch Solutions Sebut Investor Bakal Menjauh Sampai Politik di Malaysia Stabil

Fitch Solutions memperingatkan instabilitas politik dapat berpengaruh pada sektor investasi di Malaysia, di mana investor bakal bersikap menunggu.


Pemilu Malaysia, Muhyiddin Yassin dan Anwar Ibrahim Galang Dukungan

8 hari lalu

Pemilu Malaysia, Muhyiddin Yassin dan Anwar Ibrahim Galang Dukungan

Muhyiddin Yassin dan Anwar Ibrahim bersaing menggalang banyak dukungan untuk membentuk pemerintahan setelah ketidakpastian hasil pemilu Malaysia.


Muhaimin Iskandar Sebut Sistem Pemilu Rusak karena Politik Uang di Pilkada

9 hari lalu

Muhaimin Iskandar Sebut Sistem Pemilu Rusak karena Politik Uang di Pilkada

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut money politics dalam Pilkada membuat mekanisme Pemilu rusak.


Perludem: Sistem Pemilu di Indonesia Merupakan Anomali Akibat Pragmatisme Elite

9 hari lalu

Perludem: Sistem Pemilu di Indonesia Merupakan Anomali Akibat Pragmatisme Elite

Perludem mengatakan, di tengah fenomena sistem pemerintahan presidensial ini, presiden tersandera oleh kekuatan parlemen yang menyebar.


Kalah di Pemilu Malaysia, Presiden UMNO Didesak Mundur

10 hari lalu

Kalah di Pemilu Malaysia, Presiden UMNO Didesak Mundur

Barisan Nasional mendapatkan hasil mengecewakan di Pemilu Malaysia , petinggi UMNO diminta mundur.


Reaksi Beragam Warga Menjelang Pemilu Malaysia

13 hari lalu

Reaksi Beragam Warga Menjelang Pemilu Malaysia

Gejolak politik di Malaysia telah menguras tenaga para pemilih. Pemilu Malaysia akan diselenggarakan pada 19 November 2022.


Politikus Gerindra Sebut RKUHP Tak Disahkan DPR Periode Ini untuk Hindari Bully Media dan LSM

13 hari lalu

Politikus Gerindra Sebut RKUHP Tak Disahkan DPR Periode Ini untuk Hindari Bully Media dan LSM

Menurut Habiburokhman semua fraksi menghindari bully-an media dan media soal RKUHP karena tak mau ambil risiko citra buruk mendekati pemilu.