Forum Sekjen Kritik RUU Pemilu: Puluhan Juta Suara bakal Hangus

Reporter

Ilustrasi pemilu. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Forum Sekjen Pro-Demokrasi menganggap Rancangan Undang-Undang atau RUU Pemilu yang tengah dibahas di DPR bisa menghanguskan puluhan juta suara pemilih.

Forum Sekjen Pro-Demokrasi berisikan tujuh sekretaris jenderal partai politik yang tidak lolos ke DPR pada Pemilu 2019.

“Filosofi krusial yang hilang dari RUU Pemilu adalah tentang keadilan dan persatuan," kata Sekjen Partai Hanura Gede Pasek Suardika dalam keterangan tertulis Forum Sekjen hari ini, Ahad 7 Juni 2020. "Tampak jelas dipertontonkan bahwa hasrat kekuasaan secara terang benderang mengalahkannya."

Tujuh sekjen tersebut adalah Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq, Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansya Ferry Noor, Sekjen Partai Hanura Gede Pesek Suardika, Sekjen Partai Garuda Abdullah Mansuri, dan Sekjen PSI Raja Juli Anthony.

Menurut Gede, RUU Pemilu akan mengancam kenusantaraan. Bahkan, Indonesia akan diatur dan dikuasai oleh warga dari daerah berpenduduk padat.

Hal itu terjadi bila diutamakan perhitungan suara sah berdasarkan jumlah pemilih.

Dia menuturkan, daerah yang tidak padat penduduk bisa tak terwakili dengan layak karena pemilik suara yang lebih banyak bisa gugur oleh yang mendapat suara sedikit di daerah tersebut.

"Hanya karena partainya secara nasional digugurkan oleh aturan Parliamentary Threshold yang tidak masuk akal itu."

Priyo Budi Santoso menekankan pada potensi resiko jumlah suara yang hilang. Menurut mantan politikus Partai Golkar tersebut besar kemungkinan suara pemilih hangus bila RUU Pemilu disahkan.

“Kami merasa wajib hadir menjadi penyeimbang informasi ke masyarakat; bahwa resiko (hangusnya puluhan juta suara) itu nyata adanya” ujar dia.

Adapun menurut Abdullah Mansuri dan Raja Juli Anthony, usulan Parlimentary Threshold yang diajukan merupakan ancaman bagi demokrasi Indonesia.

Parliamentary Threshold atau ambang batas parlemen dalam draf RUU Pemilu naik dari semula 4 persen menjadi 7 persen.

Mereka pun mengklaim sudah banyak daerah yang menolak atas usulan ini.

Kemudian Verry Surya Hendrawan menyebut Forum Sekjen Pro-Demokrasi akan menjalin komunikasi dengan partai-partai di DPR yang sepaham, seperti PAN, PPP, dan Partai Demokrat.






Walhi Ajak Pilih Pemimpin Peduli Lingkungan

15 jam lalu

Walhi Ajak Pilih Pemimpin Peduli Lingkungan

Ekonomi nusantara bisa menjadi solusi untuk menjawab dua krisis besar saat ini yaitu ketimpangan dalam kesejahteraan dan krisis lingkungan.


Pantarlih Pemilu 2024: Pembentukan, Masa Kerja, dan Gajinya

1 hari lalu

Pantarlih Pemilu 2024: Pembentukan, Masa Kerja, dan Gajinya

Pantarlih salah satu badan yang membantu KPU


Buzzer Mainkan Isu SARA Jelang Pemilu, Ini Sanksi Pidana untuk Mereka

2 hari lalu

Buzzer Mainkan Isu SARA Jelang Pemilu, Ini Sanksi Pidana untuk Mereka

Bawaslu akan menindak buzzer yang menggunakan isu identitas atau SARA di media sosial. Bila terbukti bersalah akan dikenakan pelanggaran UU ITE


Junta Myanmar Gelar Pemilu, Dinilai Hanya Akal-akalan

3 hari lalu

Junta Myanmar Gelar Pemilu, Dinilai Hanya Akal-akalan

Junta militer Myanmar mengumumkan persyaratan, yang dinilai tidak masuk akal, bagi partai politik untuk mengikuti pemilihan tahun ini.


Syarat Mendaftar Pantarlih Pemilu 2024, Apa Saja?

4 hari lalu

Syarat Mendaftar Pantarlih Pemilu 2024, Apa Saja?

Panitia Pemutakhiran Data Pemilih atau pantarlih salah satu badan yang membantu KPU


Pantarlih dalam Tahapan Pemilu, Apa Tugas dan Tanggung Jawabnya?

4 hari lalu

Pantarlih dalam Tahapan Pemilu, Apa Tugas dan Tanggung Jawabnya?

KPU selama penyelenggaraan pemilu juga dibantu panitia pemutakhiran data pemilih atau pantarlih.


Masuk Tahun Kampanye Pemilu, Ekonom Bank Mandiri: Iklim Politik Perlu Tetap Stabil

7 hari lalu

Masuk Tahun Kampanye Pemilu, Ekonom Bank Mandiri: Iklim Politik Perlu Tetap Stabil

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan memasuki tahun kampanye pemilu, iklim politik perlu dijaga tetap stabil agar investasi tetap masuk


Mengenal Badan Ad Hoc KPU dalam Pemilu 2024: PPK, PPS dan Pantarlih

8 hari lalu

Mengenal Badan Ad Hoc KPU dalam Pemilu 2024: PPK, PPS dan Pantarlih

Pemilu 2024 nanti, KPU dibantu oleh beberapa badan ad hoc: PPK, PPS dan Pantarlih, ini tugas badan-badan penyelenggara pemilu ini.


Mengenal Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPPS dalam Pemilu

8 hari lalu

Mengenal Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPPS dalam Pemilu

Salah satu badan ad hoc yang dibentuk KPU adalah KPPS. Apa saja tugas dan kewenangannya dalam Pemilu?


Survei LSI: 27 Persen Responden Belum Punya Pilihan Partai untuk Pemilu

8 hari lalu

Survei LSI: 27 Persen Responden Belum Punya Pilihan Partai untuk Pemilu

Dalam survei LSI terbaru di awal 2023, sebanyak 27 persen responden masih belum menentukan pilihan partainya untuk Pemilu.