Para Pakar Epidemiolog Kritik Rencana Pusat Longgarkan PSBB

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas memeriksa kelengkapan surat tugas pengendara motor yang masuk wilayah Tangerang Selatan saat pemeriksaan pelaksanaan PSBB di Ciputat, Senin, 11 Mei 2020. PSBB di wilayah Tangerang telah dimulai pada 18 April 2020 lalu dan kini memasuki hari ke-23. Tempo/Nurdiansah

    Petugas memeriksa kelengkapan surat tugas pengendara motor yang masuk wilayah Tangerang Selatan saat pemeriksaan pelaksanaan PSBB di Ciputat, Senin, 11 Mei 2020. PSBB di wilayah Tangerang telah dimulai pada 18 April 2020 lalu dan kini memasuki hari ke-23. Tempo/Nurdiansah

    TEMPO.CO, Jakarta - Epidemiologi dari Griffith University, Dicky Budiman mengatakan tidak setuju dengan ide pemerintah melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

    Ia berpendapat rencana ini tak didukung data valid terutama angka reproduksi kasus (Ro) sebelum dan sesudah intervensi.

    “Intervensi baru bisa dianggap berhasil jika nilai Ro semakin menurun setelah intervensi hingga mendekati nol, yang artinya tidak lagi terjadi penularan,” ujar Dicky, Senin, 11 Mei 2020.

    Ia khawatir jika pemerintah ngotot melonggarkan PSBB maka meningkatkan risiko penyebaran Covid-19.

    Epidemiolog Universitas Padjajaran Bandung, Panji Fortuna Hadisoemarto mengatakan, keterbatasan dan keterlambatan tes spesimen membuat data yang disajikan pemerintah tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Sehingga, klaim PSBB berhasil menurunkan kasus Covid-19 belum terukur.

    “Untuk itu, kami mendorong pemerintah harus menjadikan tes masif berbasis molekuler (PCR test) prioritas, dan segera meningkatkan jumlahnya sesuai target yang telah tentukan,” ujar Panji, Senin, 11 Mei 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    QAnon dan Proud Boys, Kelompok Ekstremis Sayap Kanan Pendukung Donald Trump

    QAnon dan Proud Boys disebut melakukan berbagai tindakan kontroversial saat memberi dukungan kepada Donald Trump, seperti kekerasan dan misinformasi.