PKS Tolak Bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja saat Pandemi Covid-19

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa buruh perempuan melakukan aksi di depan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, Jumat, 6 Maret 2020. Dalam aksi ini para buruh menyampaikan penolakan terhadap Omnibus Law sekaligus memperingati Hari Perempuan Sedunia 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Massa buruh perempuan melakukan aksi di depan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, Jumat, 6 Maret 2020. Dalam aksi ini para buruh menyampaikan penolakan terhadap Omnibus Law sekaligus memperingati Hari Perempuan Sedunia 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopian, menegaskan partainya menolak pembahasan Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja saat pandemi Covid-19.

    Ia mengatakan saat ini semua energi seharusnya disalurkan untuk menyelamatkan masyarakat dari wabah. "Apalagi RUU Omnibus Cipta Kerja ini kontroversial, akan lahirkan kegaduhan," kata Pipin, Senin, 20 April 2020.

    Pipin mengatakan partainya siap ikut membahas RUU itu jika pandemi sudah selesai. Namun, ia menilai partai pendukung seperti memaksakan agar tak diganggu masyarakat, terutama kalangan buruh, sehingga membahas aturan sapu jagat ini di tengah pandemi.

    Menurut Pipin, DPR seharusnya membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengawasi pemerintah dan Satgas Covid-19. Pansus tersebut, kata dia, untuk melihat pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

    Baleg DPR telah menetapkan Panitia Kerja RUU Cipta Kerja dalam rapat yang digelar, Senin, 20 April 2020. Panja diketuai Supratman Andi Agtas yang juga Ketua Baleg.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.