Kata KPK Soal Karyoto Tak Lapor LHKPN Saat Jadi Wakapolda Yogya

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang jurnalis menunjukkaan rekaman video upacara pelantikan serah terima jabatan terhadap empat pejabat baru KPK yang dilakukan secara tertutup di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 14 April 2020. Pimpinan KPK melantik empat pejabat baru eselon 1 dan 2 diantaranya Deputi Bidang Penindakan KPK Brigjen Pol Karyoto (kiri), Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, Mochamad Hadiyana (dua kiri), Direktur Penyelidikan KPK, Kombes Pol Endar Priantoro dan Kepala Biro Hukum KPK, Ahmad Burhanudin (kanan). TEMPO/Imam Sukamto

    Seorang jurnalis menunjukkaan rekaman video upacara pelantikan serah terima jabatan terhadap empat pejabat baru KPK yang dilakukan secara tertutup di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 14 April 2020. Pimpinan KPK melantik empat pejabat baru eselon 1 dan 2 diantaranya Deputi Bidang Penindakan KPK Brigjen Pol Karyoto (kiri), Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, Mochamad Hadiyana (dua kiri), Direktur Penyelidikan KPK, Kombes Pol Endar Priantoro dan Kepala Biro Hukum KPK, Ahmad Burhanudin (kanan). TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan posisi wakil kepala kepolisian daerah atau Wakapolda tak wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

    "Terkait dengan pertanyaan apakah yang bersangkutan saat menjabat Wakapolda termasuk wajib lapor atau tidak. Maka, mengacu pada daftar jabatan di Lampiran C Keputusan Kapolri Nomor Kep/1059/X/2017 posisi Wakapolda bukan termasuk wajib lapor LHKPN," kata pelaksana tugas Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding, melalui keterangannya di Jakarta, Rabu, 15 April 2020.

    Hal tersebut sebagai respons terkait dengan polemik kepatuhan LHKPN Deputi Penindakan KPK yang baru dilantik Karyoto. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Kepala Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

    Namun, kata Ipi, KPK membuka peluang berbicara dengan Polri sehingga jabatan Wakapolda juga harus melaporkan LHKPN. .

    Yang pasti, Ipi mengatakan Karyoto sudah menyampaikan LHKPN saat menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY dalam kapasitas sebagai penyidik. Salah satu jabatan yang diwajibkan melaporkan hartanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Keputusan Kapolri Nomor Kep/1059/X/2017 adalah penyidik.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemenag Berikan Pedoman Berkegiatan di Rumah Ibadah saat Pandemi

    Kementerian Agama mewajibkan jemaah dan pengurus untuk melaksanakan sejumlah pedoman ketika berkegiatan di rumah ibadah saat pandemi covid-19.