Fraksi Demokrat: Tunda Bahas RKUHP - RUU PAS Saat Wabah Corona

Reporter

Massa HMI berorasi dalam aksi menolak RKUHP dan UU KPK baru di dekat Jembatan Slipi, Jakarta, Jumat, 27 September 2019. Dalam aksi tersebut mereka menuntut UU KPK yang baru untuk dicabut dan membatalkan pengesahan RKUHP, dan tindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto meminta Komisi III DPR menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP dan RUU Pemasyarakatan atau RUU PAS di saat masyarakat Indonesia sedang menghadapi pandemi Corona atau COVID-19. "Di saat jeritan penderitaan rakyat, seharusnya wakil rakyat dan pemerintah berfokus membantu rakyat melawan COVID-19," kata Didik dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu, 8 April 2020.

Pembahasan RUU bisa dilanjutkan setelah Indonesia bebas dari pandemi COVID-19. “Apa yang mau dikejar dari kedua RUU itu saat rakyat sedang menghadapi pandemi Corona?”

Menurut Didik, kalau kedua RUU itu untuk kepentingan rakyat, maka harus melibatkan publik dalam pembahasannya. "Tunda dulu (pembahasan RUU KUHP dan RUU PAS), tunggu hingga wabah COVID-19 berhenti dan rakyat siap berpartisipasi."
 
Hingga saat ini belum ada rapat internal di Komisi III DPR tentang teknis akan dimulainya pembahasan RUU KUHP dan Pemasyarakatan. Fraksi Partai Demokrat juga belum menerima permintaan Komisi III DPR untuk keanggotaan di panitia kerja (panja) kedua RUU itu.

"Pembahasan RUU tidak sesederhana kelihatannya.” Pembahasan RUU itu, kata Didik, harus melalui kesepakatan dan komitmen dengan pemerintah, termasuk kesiapan masyarakat untuk terlibat memberikan masukan dan aspirasi.

Dia menilai mekanisme teknis seperti rapat-rapat dan kegiatan lain yang membawa konsekuensi interaksi secara langsung dan dalam jumlah banyak, sangat tidak dimungkinkan pada saat darurat kesehatan masyarakat karena Corona.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery mengatakan Komisi III DPR belum membicarakan penyelesaian RUU PAS dan RKUHP, namun baru dibicarakan mengenai pasal-pasal kontroversial dalam kedua RUU. Hanya saja, kedua RUU itu masuk dalam agenda pembahasan dalam masa persidangan ketiga, sesuai kesepakatan di Badan Legislasi DPR.






Survei CSIS: Golkar Populer di Pemilih Muda, Demokrat Paling Disukai

30 menit lalu

Survei CSIS: Golkar Populer di Pemilih Muda, Demokrat Paling Disukai

Golkar mencapai popularitas 94,0 persen dan kesukaan 75,9 persen.


Duduk Satu Meja dengan Anies Baswedan, Ahmad Sahroni: Nama Capres Koalisi Diumumkan 10 November

59 menit lalu

Duduk Satu Meja dengan Anies Baswedan, Ahmad Sahroni: Nama Capres Koalisi Diumumkan 10 November

Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyatakan nama capres koalisi akan diumumkan 10 November. Hadir di acara bersama Anies Baswedan.


Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

6 jam lalu

Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

Hari ini Effendi Simbolon tak hadir dalam rapat Komisi I DPR dengan Menhan Prabowo Subianto, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan Andika Perkasa.


Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

7 jam lalu

Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, bertanya kepada Prabowo ihwal mekanisme gelaran rapat, Prabowo menghendaki rapat digelar secara tertutup.


Partai Politik Sibuk Cari Capres 2024, Anies Baswedan: Enggak Ada yang Genit-genit

8 jam lalu

Partai Politik Sibuk Cari Capres 2024, Anies Baswedan: Enggak Ada yang Genit-genit

Anies Baswedan menyatakan sangat menghormati proses diskusi soal calon presiden 2024 yang sedang dilakukan partai politik.


Prabowo, Dudung Abdurachman, dan Andika Perkasa Hadiri Rapat Bersama Komisi I DPR

8 jam lalu

Prabowo, Dudung Abdurachman, dan Andika Perkasa Hadiri Rapat Bersama Komisi I DPR

Rapat Komisi I DPR kali ini dihadiri KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, Menhan Prabowo Subianto, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.


Kemendagri Bantah Ada Utusan Jokowi ke Demokrat Bahas Pengisian Wagub Papua

2 hari lalu

Kemendagri Bantah Ada Utusan Jokowi ke Demokrat Bahas Pengisian Wagub Papua

Kemendagri membantah soal adanya utusan Jokowi ke Partai Demokrat untuk membahas pengisian posisi kursi Wagub Papua.


Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

2 hari lalu

Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

Hari ini 24 September, Hari Tani Nasional untuk memperingati penetapan Undang-undang Dasar Pokok Agraria pada 1960. Berikut kilas balik peristiwanya.


PDIP Terus Singgung Pemilu 2009 Curang, Ini Kata Pengamat

2 hari lalu

PDIP Terus Singgung Pemilu 2009 Curang, Ini Kata Pengamat

Pengamat menilai alasan PDIP menganggap Pemilu 2009 diwarnai kecurangan cukup kuat.


Lukas Enembe Minta Jokowi Izinkan Dirinya Berobat ke Luar Negeri

2 hari lalu

Lukas Enembe Minta Jokowi Izinkan Dirinya Berobat ke Luar Negeri

Pengacara Lukas Enembe memohon agar Presiden Jokowi memberikan izin kliennya berobat ke luar negeri.