Komnas HAM Desak Jokowi dan DPR Tunda Pengesahan RKUHP

Reporter

Editor

Amirullah

Suasana pertemuan Komnas HAM bersama Perwakilan Komite Anak PBB di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin, 25 November 2019.Pertemuan ini membahas keadaan anak-anak di Indonesia. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta Presiden Joko Widodo dan DPR menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Komnas HAM menilai banyak masalah dalam draf rancangan kitab hukum tersebut.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, mengatakan rencana pengesahan RKUHP tidak tepat mengingat adanya pandemi virus Corona di Indonesia. “Sumber daya bangsa sedang berjuang mengatasi pandemi Covid-19,” kata Anam lewat keterangan tertulis, Selasa, 7 April 2020.

Dari sisi proses, kata dia, pengesahan RKUHP juga memerlukan partisipasi publik. Presiden dan DPR, kata dia, wajib memberikan waktu yang memadai agar masyarakat mendapatkan hak berpartisipasi dalam merancang babonnya kitab hukum itu.

Selain itu, Anam menilai banyak pasal dalam RKUHP masih bermasalah. Misalnya, RKUHP memberlakukan hukum kebiasaan di masyarakat yang rawan ditafsirkan secara berlebihan. Komnas HAM telah menyampaikan surat rekomendasi mengenai keberadaan pasal itu kepada Jokowi dan Ketua DPR. “Komnas HAM meminta presiden dan DPR memperhatikan catatan tersebut,” kata dia.

Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga turut meminta Jokowi dan DPR membuka draf terakhir dari RKUHP. Publik, kata dia, berhak tahu. Dia mengatakan hal itu juga perlu dilakukan untuk memenuhi asas transaparansi dan akuntabilitas dalam pembahasan RKUHP. “Komnas HAM meminta Presiden dan DPR menunda rencana pengesahan RKUHP,” ujar Sandra.






Kata KSAL Yudo Margono Soal Panglima TNI. Kandidat Terkuat?

13 menit lalu

Kata KSAL Yudo Margono Soal Panglima TNI. Kandidat Terkuat?

Apa jawaban Kepala Staf TNI AL Laksamana Yudo Margono soal calon Panglima TNI? Mengapa nama Yudo penting untuk dipertimbangkan Jokowi?


Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

38 menit lalu

Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

Perludem menilai Presiden Jokowi bisa menolak permohonan DPR untuk meresmikan pergantian Hakim Mahkamah Konsitusi Aswanto.


ESDM Sebut RI Tak Akan Bangun PLTU Baru Kecuali Proyek Strategis Nasional

5 jam lalu

ESDM Sebut RI Tak Akan Bangun PLTU Baru Kecuali Proyek Strategis Nasional

Kementerian ESDM menyatakan pembangunan PLTU yang sudah ada dalam proyek strategis nasional tetap dijalankan.


Kemendagri Serahkan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies ke Jokowi, Sesuai Usulan DPRD

6 jam lalu

Kemendagri Serahkan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies ke Jokowi, Sesuai Usulan DPRD

Kemendagri telah menyerahkan tiga nama calon Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi.


Polri Sebut Aturan Pengamanan Sepak Bola Belum Selaras dengan Regulasi FIFA

22 jam lalu

Polri Sebut Aturan Pengamanan Sepak Bola Belum Selaras dengan Regulasi FIFA

Mabes Polri yang diwakilkan Wakil Komandan Korps Brimob menyatakan sudah ada prosedur pengamanan, tapi belum selaras dengan FIFA.


Anggaran KUR Pertanian 2023 Akan Ditambah Jadi Rp 100 T, Mentan: Terobosan Jokowi yang..

23 jam lalu

Anggaran KUR Pertanian 2023 Akan Ditambah Jadi Rp 100 T, Mentan: Terobosan Jokowi yang..

Pemerintah akan menambah alokasi anggaran KUR di sektor pertanian tahun depan menjadi Rp 100 triliun. Apa sebabnya?


Mentan Akan Tarik Penyuluh Pertanian di Bawah Koordinasi Kementan

1 hari lalu

Mentan Akan Tarik Penyuluh Pertanian di Bawah Koordinasi Kementan

Mentan mengaku, ia telah menyampaikan keinginan itu sejak bertahun-tahun lalu.


Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

1 hari lalu

Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

Ahmad Taufan Damanik menilai pemilihan Ketua Komnas HAM yang baru Atnike Nova Sigiro menyalahi Undang-Undang.


Penjelasan Setpres soal Momen Jokowi Tak Salami Kapolri di HUT TNI

1 hari lalu

Penjelasan Setpres soal Momen Jokowi Tak Salami Kapolri di HUT TNI

Kejadian tersebut terjadi selepas Jokowi menyaksikan parade defile dari TNI dari atas mimbar yang ada di depan Istana.


Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

1 hari lalu

Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

Jokowi menganggap tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara atau beberapa negara.