Pengamat Hukum: Napi Koruptor Mending Dipekerjakan Bikin APD

Tersangka kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanudin menggunakan hak pilihnya di TPS 12 Cabang Guntur, Rutan KPK, Jakarta, Rabu, 17 April 2019. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Solo- Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo Pujiyono menyayangkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly membebaskan napi koruptor. Apalagi, kebijakan dengan dalih mencegah penularan virus Corona atau COVID-19 itu juga didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kapasitas penjara yang terbatas sehingga berpotensi menjadi tempat menularan COVID-19 tidak bisa menjadi alasan untuk melepaskan para terhukum tindak pidana khusus itu. "Masih ada pilihan lain yang mungkin lebih tepat," kata Puji, Sabtu 4 April 2020.

Pujiyono mengatakan bahwa tindak pidana korupsi masih menjadi musuh bersama masyarakat. Kebijakan itu sangat berlawanan dengan semangat antikorupsi. "Jika kebijakan ini dilakukan, akan menjadi penanda bahwa reformasi memang telah dikorupsi."

Salah satu alternatif yang diusulkan adalah mempekerjakan para narapidana korupsi. "Pemerintah bisa menyediakan gedung dan alat pembuatan masker dan alat pelindung diri (APD) medis dan dikerjakan oleh para napi korupsi."

Saat ini, Indonesia merupakan negara dengan tingkat kematian petugas medis tertinggi akibat COVID-19. "Salah satu penyebabnya adalah minimnya alat pelindung diri." Langkah untuk mempekerjakan koruptor untuk ikut membantu produksi APD itu bisa menjadi salah satu solusi.

Asimilasi, kata Pujiyono, memang hak para narapidana yang telah menjalani dua per tiga masa hukuman. "Tapi selama ini asimilasi selalu dipersepsikan dibebaskan atau dirumahkan." Dia berharap pemerintah memilih jalan yang lebih produktif dan tidak mencederai semangat reformasi.






Jampidsus Ingatkan Anak Buahnya Tak Gentar Hadapi Upaya Perlawanan Koruptor

8 hari lalu

Jampidsus Ingatkan Anak Buahnya Tak Gentar Hadapi Upaya Perlawanan Koruptor

Jampidsus Febrie Adriansyah mengingatkan jajarannya tak takut hadapi upaya perlawanan para koruptor dengan tetap menjalankan tugas secara profesional


Kanada Hapus Aturan Covid-19 untuk Pelancong

9 hari lalu

Kanada Hapus Aturan Covid-19 untuk Pelancong

Pemerintah Kanada mengumumkan akan segera mencabut semua pembatasan perjalanan Covid-19.


Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

9 hari lalu

Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

Mahfud MD sedang menyiapkan formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) hakim Sudrajat Dimyati


Kanselir Jerman Olaf Scholz Positif Covid-19

10 hari lalu

Kanselir Jerman Olaf Scholz Positif Covid-19

Kanselir Jerman Olaf Scholz terinfeksi virus corona sepulang lawatannya ke Timur Tengah.


Biden Klaim Pandemi Covid-19 Sudah Berakhir, di AS Kasus Corona Masih Tinggi

16 hari lalu

Biden Klaim Pandemi Covid-19 Sudah Berakhir, di AS Kasus Corona Masih Tinggi

Kasus Corona di AS masih tinggi saat Joe Biden menyatakan pandemi Covid-19 sudah berakhir.


Hasto Kristiyanto Pertanyakan Prestasi Kota Depok, Jubir PKS: Kepala Daerah PDIP Banyak Korupsi

17 hari lalu

Hasto Kristiyanto Pertanyakan Prestasi Kota Depok, Jubir PKS: Kepala Daerah PDIP Banyak Korupsi

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid membalas pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mempertanyakan prestasi kader PKS selama memimpin Depok.


Selandia Baru Tak Lagi Wajibkan Masker dan Imunisasi Covid-19

23 hari lalu

Selandia Baru Tak Lagi Wajibkan Masker dan Imunisasi Covid-19

Selandia Baru menghapuskan aturan ketat yang mewajibkan suntik vaksin virus corona dan menggunakan masker.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

24 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Komplit, Begini Syarat-syarat Bebas Bersyarat

24 hari lalu

Komplit, Begini Syarat-syarat Bebas Bersyarat

Bebas bersyarat napi setelah menjalani minimal dua pertiga masa pidananya. Dengan ketentuan dua pertiga masa pidana tersebut minimal sembilan bulan.


Kim Jong Un Sempat Bantah Covid-19, Korea Utara Mulai Vaksinasi Corona November

26 hari lalu

Kim Jong Un Sempat Bantah Covid-19, Korea Utara Mulai Vaksinasi Corona November

Kim Jong Un akan memulai vaksinasi Covid-19 di Korea Utara. Dia khawatir jumlah kasus Corona naik karena musim dingin.