Doni Monardo: Presiden Jokowi Menginstruksikan Tak Ada Lockdown

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala BNPB Doni Monardo didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai menggelar rapat penanganan banjir Jabodetabek di kantor BNPB, Senin 2 Maret 2020. Tempo/Taufiq Siddiq

    Kepala BNPB Doni Monardo didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai menggelar rapat penanganan banjir Jabodetabek di kantor BNPB, Senin 2 Maret 2020. Tempo/Taufiq Siddiq

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Letnan Jenderal Doni Monardo, menegaskan tak akan ada Lockdown untuk mencegah penyebaran Corona.

    "Sekali lagi saya tegaskan, Pemerintah dalam hal ini adalah Presiden Jokowi yang juga telah memberikan instruksi kepada Kepala Gugus Tugas, tidak ada Lockdown," kata Doni Monardo lewat video yang diterima Tempo pada Sabtu, 21 Maret 2020.

    Doni mengatakan untuk mengantisipasi penyebaran Corona yang paling penting adalah dengan menerapkan social distancing dan dilarang berkumpul. "Kalau ini bisa dilakukan maka akan mengurangi masyarakat yang terpapar," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini.

    Ia pun meminta meski di dalam rumah masyarakat untuk tetap menjaga jarak. Sebab, kata dia, bisa saja di dalam keluarga ada yang menjadi pembawa Corona.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan sebenarnya menjelaskan tentang lockdown.

    Lockdown itu bahasa media dan bahasa publik yang sudah terlanjur dikenal. Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan menyebutkan empat jenis pembatasan,” kata Tito, selepas rapat konsolidasi penanganan Covid-19 bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate, Bandung, Rabu, 18 Maret 2020.

    Tito mengatakan pertama, karantina rumah. Artinya orang tidak boleh keluar rumah. Misalnya, mereka yang sudah masuk dalam kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Kedua, karantina rumah sakit.

    Selanjutnya, karantina wilayah. “Ketiga adalah karantina wilayah. Inilah yang dikenal dengan istilah lockdown,” kata Tito. “Keempat, adalah pembatasan sosial berskala besar.” 

    Tito mengatakan, kewenangan untuk memutuskan karantina wilayah dan pembatasan sosial dalam skala besar ada pada Menteri Kesehatan.

    Ia mengatakan Presiden sudah memberikan petunjuk bahwa daerah yang akan membuat kebijakan pembatasan harus mengusulkan kepada Kepala Gugus Tugas, Letnan Jenderal Doni Monardo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Resep Mudah Membuat Disinfektan Saat Wabah Virus Corona

    Ketika wabah virus corona merebak, cairan disinfektan kian diminati masyarakat. Bila kehabisan, ada cara alternatif membuat cairan anti kuman itu.