Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengusul: RUU Ketahanan Keluarga untuk Jaga Kejelasan Keturunan

Reporter

image-gnews
Ilustrasi liburan keluarga (pixabay.com)
Ilustrasi liburan keluarga (pixabay.com)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengusul Rancangan Undang-undang atau RUU Ketahanan Keluarga dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ledia Hanifa mengatakan RUU itu menjaga hubungan ikatan keluarga sedarah. RUU ini juga menjaga kejelasan asal-usul keturunan sesuai dengan nilai norma agama. Karena itu, RUU Ketahanan Keluarga mengatur dengan tegas larangan donor sperma dan ovum, serta surogasi.

"Donor sperma dan ovum serta surogasi (ibu pengganti), menafikan ikatan keluarga sedarah, dan asal-usul keturunan," kata Ledia melalui siaran pers pada Kamis, 20 Februari 2020.

Menurut Ledia, pada dasarnya ketentuan pasal terkait larangan donor sperma, ovum dan surogasi ini sesuai dengan UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2009, pasal 1320 KUHPerdata sekaligus dengan memperhatikan fatwa MUI yang melarang praktek-praktek itu.

Ledia mengatakan RUU ini disusun dalam bingkai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan hak warga negara berkeluarga dalam Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bila dicermati secara keseluruhan, kata dia, pasal demi pasal dalam ini adalah upaya pelindungan dan dukungan bagi keluarga-keluarga Indonesia. "Untuk dapat berkembang menjadi keluarga tangguh secara mandiri."

RUU Ketahanan Keluarga diusulkan oleh lima anggota parlemen, yakni Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani dari Partai Keadilan Sejahtera, Sodik Mudjahid dari Gerindra, Endang Maria Astuti dari Golkar, dan Ali Taher dari Partai Amanat Nasional.

Draf  RUU Ketahanan Keluarga itu mendefinisikan krisis keluarga sebagai suatu kondisi tidak stabil, tidak terarah, dan dianggap membahayakan karena dapat membawa perubahan negatif pada keluarga. Krisis keluarga disebut dapat terjadi karena masalah ekonomi, tuntutan pekerjaan, perceraian, penyakit kronis, kematian anggota keluarga, dan penyimpangan seksual. Draf ini dikritik banyak kalangan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Reaksi Parpol KIM Soal Jokowi Sodorkan Kaesang untuk Pilgub Jakarta

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Reaksi Parpol KIM Soal Jokowi Sodorkan Kaesang untuk Pilgub Jakarta

PAN menyatakan justru meminta restu Jokowi untuk mengusung Kaesang di Pilkada 2024.


NasDem Sebut Ilham Habibie Mutiara Baru di Pilkada Jabar 2024

6 jam lalu

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kiri) bersama putra presiden ke-3 RI B.J. Habibie, Ilham Akbar Habibie, di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (6/6/2024). ANTARA/Instagram/@official_nasdem/Rio Feisal
NasDem Sebut Ilham Habibie Mutiara Baru di Pilkada Jabar 2024

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengklaim elektabilitas Ilham Habibie naik signifikan sejak diusung partainya maju Pilkada Jabar 2024.


PKB dan PAN Bilang Begini soal Jokowi Sodori Kaesang di Pilkada Jakarta

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
PKB dan PAN Bilang Begini soal Jokowi Sodori Kaesang di Pilkada Jakarta

Sekjen PKS sebelumnya mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah menyodorkan nama Kaesang kepada sejumlah parpol untuk diusung di Pilkada Jakarta.


NasDem Akui PKS Temui Surya Paloh Sebelum Deklarasi Anies-Sohibul Iman

9 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim saat ditemui di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat. Tempo/Eka Yudha Saputra
NasDem Akui PKS Temui Surya Paloh Sebelum Deklarasi Anies-Sohibul Iman

Apa yang dibahas dalam pertemuan antara petinggi NasDem dan PKS?


Pengamat Nilai Duet Anies-Sohibul di Pilgub Jakarta Berpotensi Bubar di Tengah Jalan, Ini Sebabnya

10 jam lalu

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Assegaf Aljufrie (tengah), Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berfoto bersama saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS 2019 di Jakarta, Kamis 14 November 2019. ANTARA FOTO/M. Risyal Hidayat/ama/aa.
Pengamat Nilai Duet Anies-Sohibul di Pilgub Jakarta Berpotensi Bubar di Tengah Jalan, Ini Sebabnya

Didik J Rachbini menilai duet Anies-Sohibul Iman akan sulit menemukan partai-partai lain untuk berkoalisi di Pilgub Jakarta 2024


Tindakan Fraksi PAN DPR Bila Ada Anggotanya Terlibat Judi Online

10 jam lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay
Tindakan Fraksi PAN DPR Bila Ada Anggotanya Terlibat Judi Online

PAN meminta PPATK memberikan daftar nama Anggota DPR dan DPRD yang terkait judi online kepada seluruh fraksi.


Komisi I DPR Minta Kominfo dan BSSN Lakukan Ini setelah Serangan Ransomware ke PDNS

11 jam lalu

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat memimpin rapat kerja membahas penanganan gangguan Pusat Data Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024. Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan gangguan Pusat Data Nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis
Komisi I DPR Minta Kominfo dan BSSN Lakukan Ini setelah Serangan Ransomware ke PDNS

Komisi I DPR berpendapat keamanan siber adalah isu strategis yang berdampak luas terhadap keamanan nasional dan kedaulatan negara.


PAN Tolak Pansus Haji, Minta Penyelesaiannya Cukup Lewat Raker dan Panja

11 jam lalu

Wakil Ketua MPR H. Yandri Susanto.
PAN Tolak Pansus Haji, Minta Penyelesaiannya Cukup Lewat Raker dan Panja

PAN menyatakan tidak sepakat atas pembentukan pansus haji yang diusulkan Tim Pengawas Haji DPR.


Serangan Siber Terus Berulang, DPR: Kecelakaan atau Kebodohan?

16 jam lalu

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat memimpin rapat kerja membahas penanganan gangguan Pusat Data Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024. Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan gangguan Pusat Data Nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis
Serangan Siber Terus Berulang, DPR: Kecelakaan atau Kebodohan?

Usai terjadi serangan siber, BSSN mengungkap hanya dua persen data di PDNS yang di-backup oleh Kemenkominfo.


Kaesang Tantang Sekjen PKS soal Jokowi Sodorkan ke Sejumlah Parpol: Sebut Partai Mana

16 jam lalu

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di kantor Muhammadiyah DKI Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menegaskan dirinya tidak akan berduet dengan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Kaesang Tantang Sekjen PKS soal Jokowi Sodorkan ke Sejumlah Parpol: Sebut Partai Mana

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyebut pernyataan Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsyi sebagai kebohongan pada publik.