TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Kantor Hukum Lokataru Haris Azhar menyebut ada pasukan yang melindungi mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi.
Dia mengatakan perlindungan itulah yang membuat KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi tak bisa menangkap buronan kasus suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA tersebut.
"KPK enggak berani datang untuk ambil Nurhadi karena dapat proteksi yang cukup serius. Sangat mewah proteksinya," katanya dia Gedung KPK, Jakarta, hari ini, Selasa, 18 Februari 2020.
KPK telah memasukkan Nurhadi dan dua tersangka lainnya ke dalam Daftar Pencarian Orang.
Dia menjadi buron setelah dua kali mangkir dari panggilan KPK. Nurhadi juga telah dicegah ke luar negeri.
KPK menduga Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp 46 miliar berkaitan dengan pengurusan perkara di MA. Suap didapat dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto.
Haris adalah pengacara salah satu saksi kunci kasus Nurhadi. Menurut dia, Nurhadi saat ini tinggal di sebuah apartemen mewah di Jakarta.
Berdasarkan informasi yang dia himpun, tempat tinggal Nurhadi dilindungi oleh sepasukan polisi.
"Apartemen itu enggak gampang diakses oleh publik lalu ada juga tambahannya dilindungi oleh, apa namanya, pasukan yang sangat luar biasa itu."
Haris mengklaim KPK sebetulnya tahu di mana Nurhadi. Namun, KPK tak berani menangkap karena adanya perlindungan tadi.
Mantan Koordinator KontraS itu bahkan menganggap KPK sengaja membiarkan Nurhadi melenggang.
"Mereka dapat perlindungan yang golden premium protection, KPK kok jadi kayak penakut begini enggak berani ambil orang tersebut," tutur Haris.
