Bamsoet: Pemodal dan Asing Incar Parpol Jelang Pergantian Ketum

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menjawab berbagai apriori publik terhadap KPK dengan menunjukan kerja nyata.

    Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menjawab berbagai apriori publik terhadap KPK dengan menunjukan kerja nyata.

    TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo mengaku tak mengkhawatirkan dinasti dan oligarki politik. Bamsoet, sapaan Bambang, mengaku lebih mencemaskan adanya pemodal dan kepentingan asing di partai politik.

    "Saya lebih khawatir bukan oligarki, tapi penguasaan partai politik oleh orang modal dan asing," kata Bamsoet ini dalam acara rilis Nagara Institute bertajuk "Oligarki Partai Politik Merusak Demokrasi" di Hutan Kota Plataran, Sudirman, Jakarta Pusat, Senin, 17 Februari 2020.

    Bamsoet berujar kepentingan pemodal dan asing mengintai partai politik setiap menjelang forum tertinggi untuk pergantian ketua umum, seperti munas, kongres, atau muktamar. Menurutnya, tak perlu kapal perang atau nuklir untuk menguasai Indonesia, melainkan cukup menguasai partai politik. "Ikut tiap mereka akan munas, tempel atau dekati calon calonnya. Kuasai dia," ujar dia.

    Bamsoet mengatakan langkah pendekatan itu memang memerlukan logistik. Mantan calon ketua umum Partai Golkar ini menuturkan bahwa apa yang dia ucapkan itu merupakan hasil pengalaman. "Modalnya saya yakin, enggak sampai atau mahal-mahalnya satu triliun. Ini pengalaman," kata Bamsoet seraya tertawa. "Boleh dibantah tapi."

    Menurut Bamsoet, jika sudah menguasai partai, para pemodal dan kepentingan asing tersebut selanjutnya akan menguasai parlemen. Kemudian, orang-orang itu yang juga akan menentukan siapa yang menjadi pemimpin, mulai dari bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden.

    Adapun ihwal dinasti politik, Bamsoet mengatakan kondisi ini merupakan realitas politik yang tak terhindarkan sebagai konsekuensi demokrasi. Dia pun menilai tak ada salahnya kolega dari pejabat publik mencalonkan diri. "Semua tidak ada yang salah. Yang salah rakyatnya yang milih," kata Wakil Ketua Umum Golkar ini.

    Nagara Institute sebelumnya merilis hasil riset ihwal meningkatnya tren oligarki dan dinasti politik dalam tiga kali pemilihan legislatif, yakni dari 2009, 2014, dan 2019. Menurut lembaga bentukan politikus NasDem Akbar Faisal ini, ada 178 anggota DPR di tiga periode tersebut yang terpapar dinasti politik.

    Nagara Institute menganggap dinasti politik terjadi jika legislator yang terpilih merupakan anak, istri, menantu, atau keponakan dari pejabat publik. Akbar Faisal mengatakan ada 99 dari 575 anggota DPR periode 2019-2024 yang termasuk kategori ini.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.