DPR Khawatir Omnibus Law Bikin Pemerintah Otoriter

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor melakukan aksi long march dalam aksi menolak RUU Omnibus Law di jalan raya Djuanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat 7 Februari 2020. Dalam aksinya tersebut mahasiswa menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena akan mempermudah investor asing menguasai ekonomi Indonesia dan kebijakannya tidak berpihak pada hak-hak buruh seperti masalah pesangon, jam kerja dan kepastian penempatan kerja. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor melakukan aksi long march dalam aksi menolak RUU Omnibus Law di jalan raya Djuanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat 7 Februari 2020. Dalam aksinya tersebut mahasiswa menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena akan mempermudah investor asing menguasai ekonomi Indonesia dan kebijakannya tidak berpihak pada hak-hak buruh seperti masalah pesangon, jam kerja dan kepastian penempatan kerja. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Sodik Mudjahid mempertanyakan masuknya Pasal 170 dalam Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan pemerintah bisa mengubah undang-undang melalui peraturan pemerintah. Ketentuan itu, kata dia, berpotensi mengganggu kewenangan DPR sebagai pembuat UU. "Tentu ini tidak sehat dalam arti fungsi legislatif dan eksekutif," kata Sodik di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin, 16 Februari 2020.

    Sodik juga menilai aturan Omnibus Law ini akan membuat lembaga eksekutif menjadi amat kuat. Dia khawatir pemerintah malah akan bersikap otoriter karena kewenangan yang kelewat besar. "Akan jadi kemunduran.” Eksekutif akan menjadi sangat kuat sehingga menjadi otoriter dan bertentangan dengan semangat reformasi.

    Politikus Partai Gerindra ini juga mempertanyakan ahli hukum di pihak pemerintah yang ikut menyusun Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini. Ia heran pasal 170 itu masuk dalam rancangan aturan sapu jagat itu. "Orang pemerintah harusnya paham hirarki regulasi, PP di bawah UU. Makanya kami mempertanyakan apakah ada ahli-ahli?" Ia memperkirakan DPR akan mempertanyakan hal itu dalam pembahasan nanti.

    Ayat (1) Pasal 170 rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tertulis bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja, pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan dalam UU tersebut dan/atau mengubah ketentuan yang tidak diubah dalam UU Cipta Kerja tersebut.

    Dalam ayat (2) tertulis bahwa perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Adapun dalam ayat (3) tertulis bahwa dalam penerbitan PP pemerintah dapat berkonsultasi dengan pimpinan DPR.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Apa itu European Super League?

    Pada 19 April 2021, sebanyak 12 mega klub sepakbola Eropa mengumumkan bahwa mereka akan membuat turnamen baru yang bernama European Super League.