Pengacara Tapol Papua Tantang Mahfud Md Cek Data Veronica Koman

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD (dua kanan) didampingi Menteri Kesehatan Terawan (dua kiri), Mendagri Tito Karnavian (kanan) dan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal (kiri) memberikan keterangan pers di Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020. Pertemuan tersebut membahas tentang kondusifitas di Kepulauan Natuna. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara para tahanan politik Papua, Gustaf Kawer, meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengecek kebenaran data korban dan tahanan politik (tapol) Papua yang diberikan tim aktivis HAM, Veronica Koman, kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Gustaf mengatakan telah menyerahkan data korban tewas dan tahanan politik selama operasi militer di Nduga, Papua, itu ke sejumlah lembaga negara. "Mulai dari Komnas HAM di Papua sudah tahu, mereka sering kunjungan, Komnas HAM RI, DPR RI, DPD RI mereka tahu, mereka sudah kunjungi tapol-tapol itu, kok Mahfud bilang itu sampah," katanya saat dihubungi Tempo, Kamis, 13 Februari 2020.

Menurut Gustaf, jauh lebih bijak jika Mahfud mengeceknya ke lembaga-lembaga negara yang ia sebut ketimbang mengatakan data itu adalah data sampah. "Kalau ada data seperti ini seharusnya direspon dengan cara cek ke satu institusi dan institusi lainnya. Cek ke Komnas apa betul data ini? Cek ke DPR apa betul data ini?," ucap dia.

Menurut Gustaf, pernyataan Mahfud itu seperti meragukan kebenaran yang terjadi di depan matanya. "Ilustrasinya seperti ada darah jatuh di hidungnya, lalu orang-orang bilang kalau ada darah tapi dia jawab tidak ada darah," tuturnya.

Gustaf berujar sebagai pejabat negara Mahfud Md seharusnya berempati dengan masalah-masalah yang terjadi di Papua. "Betapa secara tidak sadar dia sebagai pejabat melihat persoalan di Papua tidak perlu ditanggapi cukup ditaruh di tempat sampah," ucap dia.

Sebelumnya, aktivis HAM, Veronica Koman, mengklaim timnya telah menyerahkan secara langsung data nama tahanan dan korban tewas di Papua kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Mereka menyerahkannya saat Jokowi berkunjung ke Canberra, Australia pada Senin siang, 10 Februari 2020, waktu setempat.

“Tim kami di Canberra telah berhasil menyerahkan dokumen-dokumen ini langsung kepada Presiden Jokowi. Dokumen ini memuat nama dan lokasi 57 tahanan politik Papua yang dikenakan pasal makar, yang saat ini sedang ditahan di tujuh kota di Indonesia," kata Veronica melalui siaran persnya.

 





KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

1 jam lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

10 jam lalu

Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

Mahfud MD sedang menyiapkan formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) hakim Sudrajat Dimyati


Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

23 jam lalu

Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melayangkan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe.


Soal Tudingan Cuci Uang di Kasino, Pengacara Lukas Enembe: PPATK Hoaks

1 hari lalu

Soal Tudingan Cuci Uang di Kasino, Pengacara Lukas Enembe: PPATK Hoaks

Kuasa hukum Lukas Enembe merasa PPATK tengah membunuh karakter Gubernur Papua itu dengan mengungkap soal setoran ke kasino.


Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di masa lalu mulai rapat perdana di Surabaya


Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

1 hari lalu

Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

PPATK menduga Lukas Enembe tidak bermain judi hanya sebagai hobi namun upaya pencucian uang


Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

1 hari lalu

Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

Tokoh Agama Papua meminta Gubernur Lukas Enembe mendatangi KPK untuk memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini.


Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

2 hari lalu

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

Mahfud Md menegaskan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak ada kaitan dengan politik kekinian. Ini murni tugas negara.


Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

2 hari lalu

Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya.


Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

2 hari lalu

Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

Tokoh Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua itu meminta masyarakat tidak melakukan provokasi dalam bentuk apa pun dalam kasus Lukas Enembe.