Manfud MD Ungkap Utang Veronica Koman terhadap Indonesia

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bersama Jaksa Agung ST Burhanudin, saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bersama Jaksa Agung ST Burhanudin, saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menganggap aktivis HAM Veronica Koman selalu menjelek-jelekan Indonesia. Dia pun mengungkap utang Veronica terhadap Indonesia.

    "Dia seorang pengingkar janji, karena dia bersekolah, mendapat beasiswa dari Indonesia dan tidak kembali. Secara hukum dia punya utang terhadap Indonesia, dia punya kontrak di sini," ujar Mahfud di Kompleks Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 12 Februari 2020.

    Mahfud mengatakan ini terkait sikap Veronica terhadap isu Papua. Veronica sebelumnya mengklaim Presiden Jokowi secara langsung telah memegang data nama tahanan dan korban tewas di Papua. Veronica mengatakan data tersebut diberikan kepada Jokowi saat berkunjung ke Canberra, Australia pada Senin, 10 Februari 2020.

    "Veronica Koman itu adalah orang yang selalu menjelek-jelekkan Indonesia dan anti-Indonesia, selalu Papua. Kalau orang menyerahkan surat ke presiden, ya setiap hari banyak menyerahkan surat. Kok dia mau diistimewakan gitu?" ujar Mahfud.

    Dia kembali mengulang pernyataannya bahwa data orang Papua yang menjadi korban meninggal dan tahanan politik dari Veronica Koman, tidaklah penting. Mahfud menilai klaim Veronica itu hanya mengada-ada. Jika benar-benar membela Papua, kata Mahfud, Veronica harusnya pulang ke Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.